Berita

Surat rekomendasi calon kepala daerah Kabupaten Bekasi oleh DPP Partai Gerindra/Istimewa

Politik

Rekom Gerindra untuk BN Holik-Faizal Bikin PKS Kabupaten Bekasi Kaget

KAMIS, 15 AGUSTUS 2024 | 05:47 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra telah mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor: 08-1310/Rekom/DPP-GERINDRA/2024 tertanggal 13 Agustus 2024.

Dalam rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Sekretaris Jendral, Ahmad Muzani itu, Partai Gerindra merekomendasikan BN Holik Qodratullah sebagai calon Bupati Bekasi dan Faizal Hafan Farid sebagai calon Wakil Bupati Bekasi.

BN Holik Qodratullah merupakan kader Partai Gerindra yang kini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Sementara Faizal Hafan Farid merupakan kader PKS yang masih menjabat Anggota DPRD Jawa Barat.


Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bekasi, Uryan Riana, mengaku terkejut atas munculnya surat rekomendasi dari Partai Gerindra yang menggandeng kadernya sebagai calon Wakil Bupati Bekasi.

Meski begitu, ia mengaku dari DPP PKS hingga kini belum menentukan pasangan calon untuk Pilkada mendatang. Ia pun masih menunggu keputusan yang akan dikeluarkan DPP PKS untuk menjadi pasangan calon.

"Sebetulnya rekomendasi dari PKS belum turun, baru dari Gerindra. Tetapi pada prinsipnya PKS di Kabupaten Bekasi akan mengikuti apa yang dititahkan diinstruksikan oleh DPP PKS. Kalau kemudian DPP PKS mengeluarkan rekomendasinya itu, kita ya akan ikut rekomendasinya yang dikeluarkan oleh DPP," kata Uriyan, dikutip RMOLJabar, Rabu (14/8).

Meski PKS Kabupaten Bekasi membangun koalisi dengan PDIP, PPP, dan PBB dan menduetkan Ade Kunang dengan Budi MM, ia tak menampik jika koalisi yang terbangun akan berubah seiring rekomendasi yang bakal dikeluarkan DPP PKS.

"Sama seperti partai lainnya bahwa rekomendasi itu dikeluarkan oleh DPP. Jadi artinya kita DPD PKS Kabupaten Bekasi masih wait and see. Yang punya partai itu kan Jakarta, bukan Bekasi. Jadi artinya kita setiap saat menunggu apa perintah dari DPP, kita samina waatona, kita dengar, kita taati untuk dilaksanakan," tandasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya