Berita

Surat rekomendasi calon kepala daerah Kabupaten Bekasi oleh DPP Partai Gerindra/Istimewa

Politik

Rekom Gerindra untuk BN Holik-Faizal Bikin PKS Kabupaten Bekasi Kaget

KAMIS, 15 AGUSTUS 2024 | 05:47 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra telah mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor: 08-1310/Rekom/DPP-GERINDRA/2024 tertanggal 13 Agustus 2024.

Dalam rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Sekretaris Jendral, Ahmad Muzani itu, Partai Gerindra merekomendasikan BN Holik Qodratullah sebagai calon Bupati Bekasi dan Faizal Hafan Farid sebagai calon Wakil Bupati Bekasi.

BN Holik Qodratullah merupakan kader Partai Gerindra yang kini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Sementara Faizal Hafan Farid merupakan kader PKS yang masih menjabat Anggota DPRD Jawa Barat.


Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bekasi, Uryan Riana, mengaku terkejut atas munculnya surat rekomendasi dari Partai Gerindra yang menggandeng kadernya sebagai calon Wakil Bupati Bekasi.

Meski begitu, ia mengaku dari DPP PKS hingga kini belum menentukan pasangan calon untuk Pilkada mendatang. Ia pun masih menunggu keputusan yang akan dikeluarkan DPP PKS untuk menjadi pasangan calon.

"Sebetulnya rekomendasi dari PKS belum turun, baru dari Gerindra. Tetapi pada prinsipnya PKS di Kabupaten Bekasi akan mengikuti apa yang dititahkan diinstruksikan oleh DPP PKS. Kalau kemudian DPP PKS mengeluarkan rekomendasinya itu, kita ya akan ikut rekomendasinya yang dikeluarkan oleh DPP," kata Uriyan, dikutip RMOLJabar, Rabu (14/8).

Meski PKS Kabupaten Bekasi membangun koalisi dengan PDIP, PPP, dan PBB dan menduetkan Ade Kunang dengan Budi MM, ia tak menampik jika koalisi yang terbangun akan berubah seiring rekomendasi yang bakal dikeluarkan DPP PKS.

"Sama seperti partai lainnya bahwa rekomendasi itu dikeluarkan oleh DPP. Jadi artinya kita DPD PKS Kabupaten Bekasi masih wait and see. Yang punya partai itu kan Jakarta, bukan Bekasi. Jadi artinya kita setiap saat menunggu apa perintah dari DPP, kita samina waatona, kita dengar, kita taati untuk dilaksanakan," tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya