Sorbatua Divonis 2 Tahun dan Denda Rp 1 M, TAMAN: Keadilan Mati di Tanah Simalungun

Vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan yang dijatuhkan Hakim PN Simalungun kepada Sorbatua Siallagan memicu reaksi dari kalangan Tim Advokasi Masyarakat Adat Nusantara (TAMAN). Menurut mereka vonis terhadap Sorbatua dalam perkara konflik pendudukan lahan antara Masyarakat Adat dengan PT Toba Pulp Lestari. 

Boy Raja Marpaung sebagai penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Masyarakat Adat Nusantara (TAMAN) menyampaikan bahwa sebagai penasihat hukum mereka tidak menerima putusan tersebut. 

“Karena Sorbatua jelas menduduki hutan adat dan bukan menduduki kawasan hutan Negara dan izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) sebagaimana didakwakan kepadanya,” katanya, Rabu (14/8).

Dalam persidangan itu, TAMAN mengapresiasi Hakim yang bernama Agung Corry Laia yang melakukan disenting opinion (perbedaan pendapat hakim) yang mana disampaikan bahwa Sorbatua Siallagan seharusnya bebas. Karena ini masalah sengketa lahan yang secara administrasi harus diselesaikan dulu konfliknya. 

“Penasihat Hukum dan Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan mengucapkan terima kasih kepada hakim tersebut. Perjuangan ini masih panjang,” ujar Nurleli Sihotang Penasehat Hukum TAMAN. 

Pada kesempatan tersebut juga, Jerni Elisa Siallagan, putri dari Sorbatua Siallagan menyampaikan kekecewaan atas putusan tersebut. 

"Ini kelalaian Negara yang belum juga mengesahkan kebijakan untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat adat. Makanya bapak saya mengalami kriminalisasi ini. Kami keluarga akan tetap melawan,” pungkasnya.