Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Makin Menggila Gunakan Hukum untuk Kuasai Parpol

RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 19:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penegakkan hukum disinyalir telah dikendalikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi menguasai sejumlah partai politik (parpol). 

Hal tersebut guna merealisasikan kepentingan pribadi Jokowi dan keluarganya. 

Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengamati, Jokowi makin frontal menunjukkan kekuasaannya dengan cara mengobrak-abrik beberapa parpol. 


Dia menjelaskan, mulai dari Partai Nasdem, PDIP, hingga Golkar yang diintervensi dengan mengungkap dugaan pelanggaran hukum elite-elite-nya. 

"Diyakini partai-partai politik itu paham. Hanya saja, Jokowi berkelindan dengan hukum, menggunakan hukum untuk menguasai parpol," ujar Efriza kepada RMOL, Rabu (14/8).

Lebih dari itu, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM) itu meyakini parpol-parpol menjadi tak berdaya dengan corak kepemimpinan Jokowi yang cenderung otoriter. 

"Sehingga dalam pengelolaan birokrasi yang buruk sekalipun rekan-rekan partai politik memahami, ingin mengingatkan tetapi mereka juga berpikir akan kehidupan pribadinya yang bisa saja terbelit masalah hukum," jelasnya. 

Maka dari itu, Efriza meyakini Jokowi bakal makin sewenang-wenang kepada parpol-parpol yang tidak patuh kepadanya untuk mencapai kepentingan pribadi dan keluarganya. 

"Situasi inilah yang diyakini Jokowi akan semakin ugal-ugalan dalam kinerjanya yang tidak lebih dari tiga bulan lagi," tutur pengamat politik jebolan IISIP Jakarta.

"Korban Jokowi yang menggunakan hukum sudah banyak, dan ini yang diyakini membuat partai-partai politik maupun politisi-politisi lainnya terkesan mendiamkan semua perilaku buruknya," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya