Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Makin Menggila Gunakan Hukum untuk Kuasai Parpol

RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 19:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penegakkan hukum disinyalir telah dikendalikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi menguasai sejumlah partai politik (parpol). 

Hal tersebut guna merealisasikan kepentingan pribadi Jokowi dan keluarganya. 

Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengamati, Jokowi makin frontal menunjukkan kekuasaannya dengan cara mengobrak-abrik beberapa parpol. 


Dia menjelaskan, mulai dari Partai Nasdem, PDIP, hingga Golkar yang diintervensi dengan mengungkap dugaan pelanggaran hukum elite-elite-nya. 

"Diyakini partai-partai politik itu paham. Hanya saja, Jokowi berkelindan dengan hukum, menggunakan hukum untuk menguasai parpol," ujar Efriza kepada RMOL, Rabu (14/8).

Lebih dari itu, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM) itu meyakini parpol-parpol menjadi tak berdaya dengan corak kepemimpinan Jokowi yang cenderung otoriter. 

"Sehingga dalam pengelolaan birokrasi yang buruk sekalipun rekan-rekan partai politik memahami, ingin mengingatkan tetapi mereka juga berpikir akan kehidupan pribadinya yang bisa saja terbelit masalah hukum," jelasnya. 

Maka dari itu, Efriza meyakini Jokowi bakal makin sewenang-wenang kepada parpol-parpol yang tidak patuh kepadanya untuk mencapai kepentingan pribadi dan keluarganya. 

"Situasi inilah yang diyakini Jokowi akan semakin ugal-ugalan dalam kinerjanya yang tidak lebih dari tiga bulan lagi," tutur pengamat politik jebolan IISIP Jakarta.

"Korban Jokowi yang menggunakan hukum sudah banyak, dan ini yang diyakini membuat partai-partai politik maupun politisi-politisi lainnya terkesan mendiamkan semua perilaku buruknya," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya