Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat meninjau PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) di Bontang, Selasa (13/8)/Ist

Politik

Tinjau Pupuk Kaltim, Airlangga: Tidak Ada Revolusi Pertanian Tanpa Pupuk

RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 18:05 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Industri, lembaga penelitian, dan Kementerian/Lembaga terkait diminta melakukan revitalisasi infrastruktur industri pupuk lebih modern agar lebih efisien dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kolaborasi antar lembaga penting diperkuat dalam rangka menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan iklim.

“Tujuan membangun pabrik pupuk bukan untuk petrokimia, tapi untuk (produksi) beras. Tidak ada revolusi pertanian tanpa pupuk," kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/8).


Menko Airlangga pun telah meninjau langsung produksi pupuk di PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), Kota Bontang, Selasa kemarin (13/8). Pada kesempatan tersebut, Airlangga mengapresiasi peran penting Pupuk Kaltim dalam mendukung kebijakan pupuk nasional.

“Saya yakin kita akan bisa menjadi negara pertama di Asia Pasifik (yang memproduksi) green fertilizer terbesar. Jadi, itu mungkin tantangan ke depan sesuai rencana transisi energi,” lanjut Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, sumber energi dunia di masa depan mengarah kepada hidrogen, tetapi Indonesia juga kuat karena punya kemampuan untuk ammonia. Kekuatan ammonia inilah yang perlu didorong karena di beberapa negara sudah menggunakan 20 persen ammonia untuk batu bara.

Jadi kombinasi antara ammonia dan carbon capture and storage akan membuat kita punya green energy. Tujuan kita kan emisi menuju nol, bukan menghapus (sumber) energi kuat yang sudah ada di Indonesia," sambung Airlangga.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan alokasi volume pupuk bersubsidi tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton. Volume ini naik dari alokasi awal pupuk bersubsidi sebesar 4,7 juta ton.

Anggaran subsidi pupuk tahun 2024 juga ditambahkan sebesar Rp7,1 triliun dari nilai awal Rp26,68 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp33,78 triliun.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya