Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) potensi menjadi oposisi di pemerintah ke depan. Tetapi, partisipasi partai politik (parpol) ini dalam demokrasi dianggap mulai diganjal.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengamati, fenomena yang terjadi di beberapa parpol memunculkan dugaan ikut campur rezim, termasuk sulitnya PDIP mencalonkan kepala daerah di Pilkada Serentak 2024.
"Jokowi telah menunjukkan sosok politisi kacang lupa kulit. Jokowi adalah sosok politisi yang setelah menjabat lupa bahwa kekuasaannya dijaga, dilindungi bahkan dibantu dirinya tetap dicinta oleh rakyatnya karena jasa PDIP," ujar Efriza kepada
RMOL, Rabu (14/8).
Di samping itu, dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM) itu menduga Jokowi tengah mencari cara menjaga kekuasaannya dengan menyingkirkan PDIP, dan dengan cara membuat koalisi gemuk untuk menyokong orang-orangnya serta mengambil alih parpol tertentu.
"Sebagai contoh pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar. Jokowi dalam posisi tak lagi punya power di PDIP, karena berkhianat di pemilihan presiden (Pilpres). Makanya berusaha cari perahu baru," tuturnya.
Dia meyakini, langkah Jokowi meng-endorse Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dengan menyandingkan anaknya Gibran Rakabuming Raka, berakibat perpecahan dengan PDIP.
"Ditambah, dalam Pilkada Serentak 2024 parpol berlogo banteng moncong putih itu sulit membangun koalisi dengan parpol lain, sehingga kesulitan usung kadernya jadi kepala daerah," kata pengamat politik jebolan IISIP Jakarta ini.
Oleh karena itu, Efriza menilai Jokowi kini telah menunjukkan dirinya sebagai sosok politisi dan pemimpin yang tidak layak dijadikan panutan oleh masyarakat dalam karakter politisi yang santun.
"Presiden Jokowi adalah aktor politisi yang tamak kekuasaan, berkarakter diri semuanya hanya demi kekuasaan," demikian Efriza menambahkan.
