Berita

Kuasa hukum dari SMAK Dago, Benny Wullur, saat konferensi pers di Jakarta, Selasa 14 Agustus 2024/Ist

Hukum

Pengacara Minta Aparat Beri Pengamanan untuk SMAK Dago yang Lahannya Disengketakan

RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 12:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Aktivitas belajar mengajar di SMAK Dago, Bandung, saat ini berjalan normal. Namun, tidak dipungkiri, para pengajar, siswa dan orangtua siswa masih dibayangi kekhawatiran kalau-kalau keributan seperti yang terjadi pada 27 Juli lalu terulang lagi.

Saat itu sekelompok orang, sebagian mengatasnamakan PT Graha Multi Insani (GMI), menggeruduk sekolah yang pernah menjadi tempat bertemunya kisah cinta Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie dengan istrinya, Hasri Ainun Besari. 

Kuasa hukum dari Yayasan Badan Pembina Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (YBPSMKJB) atau SMAK Dago, Benny Wullur mengatakan, akibat penggerudukan tersebut,  proses mengajar belajar sempat mengalami gangguan. 


"Kita dari pihak SMAK Dago saat masih mempunyai rasa khawatir takut ormas tersebut kembali datang lagi dan kita juga sudah meminta bantuan dari kepolisian untuk mengamankan SMAK Dago dari segala gangguan yang membahayakan," kata Benny, dalam konferensi pers baru-baru ini di Jakarta, dikutip Rabu (14/8).

Beberapa tahun terakhir, lahan sekolah ini terlilit sengketa lahan antara pihak yayasan SMAK Dago (YBPSMKJB) dengan pihak GMI.

Kasus bermula pada 2011, ketika Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) mengaku sebagai kelanjutan atau penerus dari Perkumpulan Belanda Het Christelijk Lyceum (HCL). Pada zaman penjajahan Belanda, perkumpulan ini adalah pemilik lahan SMAK Dago di Jalan Ir H Djuanda, Bandung.

Setelah aset bekas Belanda dinasionalisasi, termasuk SMAK Dago, lahan tersebut menjadi milik negara. Namun, YBPSMKJB telah membeli lahan dari negara secara resmi. Lahan tersebut pun ditempati oleh SMAK Dago hingga sekarang. Namun, PT Graha Multi Insani GMI) mengklaim kepemilikan tanah tersebut.  

"Kita tahu lahan tersebut sudah dimenangkan YBPSMKJB atau SMAK Dago yang memiliki hak prioritas oleh negara karena YBPSMKJB juga sudah menyelesaikan kewajibannya kepada negara," ungkap Benny. 

Pada 8 Agustus 2024, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan beberapa anggota Komisi III DPR RI lainnya, yaitu Moh Rano Alfath, Heru Widodo, Nazarrudin Dek Gam, dan Supriansa, datang dalam kunjungan kerja ke SMAK Dago. Mereka mencoba memediasi kedua belah pihak. 

Proses mediasi berlangsung alot. Masing-masing mengklaim atas kepemilikan lahan tersebut. Namun, Habiburokhman menegaskan bahwa lahan SMAK Dago tersebut merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Hal ini berdasarkan adanya surat dari Kementerian Keuangan.

"Intinya adalah adanya surat Kementerian Keuangan. Kami concern terhadap aset negara. Banyak di daerah lain yang kami terima aset negara sekian tahun tiba-tiba dikuasai oleh pihak-pihak tidak jelas," ujar Habiburokhman di pada saat kunjungannya.

"Karena lahan SMAK Dago ini aset negara, maka untuk itu saya meminta pihak Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa lebih lanjut kasus ini dan kami nantinya akan gelar rapat dengan pendapat umum di Komisi III DPR RI demi penyelamatan aset negara," kata Habiburokhman.

Saat ini, lokasi SMAK Dago dalam pengamanan kepolisian untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya