Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Ist
Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta saat ini dalam kondisi memprihatinkan.
Koordinator Poros Dewan Kajian Jakarta (DKJ), Hasan Assegaf mengatakan, bisnis sejumlah BUMD mengalami kerugian yang sangat tinggi, serta tidak memberi keuntungan.
"Tata kelolanya juga kurang
transparan bahkan jauh dari penerapan prinsip
good corporate governance," kata Hasan dalam keterangannya, Rabu (14/8).
Adapun BUMD yang tidak memberi deviden dan merugikan Pemprov DKI Jakarta, di antaranya PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Pembangunan Jaya Ancol, dan Perumda Dharma Jaya.
Hasan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak menutup mata atas permasalahan tersebut.
"Karena hanya menguras APBD dan merugikan Pemprov DKI sebagai pemilik saham. Harus evaluasi total," kata Hasan.
Evaluasi tersebut, kata Hasan, harus menyasar direksi dan dewan pengawas PT. Jakarta Propertindo yang mengalami kerugian fantastis.
Menurut Hasan, warga Jakarta butuh contoh dan keteladanan yang ditunjukkan dalam tindakan nyata para pejabat publik dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
Hasan mengatakan, lembaga publik yang pengelolaannya tidak transparan sangat berpotensi terjadinya praktik KKN.
Fakta menunjukan berbagai modus praktik korupsi yang terjadi BUMD DKI dan menyeret sejumlah nama pejabat ke meja hijau telah mereduksi kepercayaan publik.
"Segera ganti direksi dan dewan pengawas BUMD yang tidak punya prestasi dan berkinerja tidak baik," kata Hasan.
Hasan melihat rekrutmen direksi dan dewas BUMD DKI selama ini tidak transparan sehingga melahirkan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi.
"Kondisi ini menambah daftar panjang penyebab BUMD DKI terancam bangkrut dan tidak optimal dalam pengelolaannya," demikian Hasan.
