Berita

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Ist

Nusantara

Heru Jangan Tutup Mata BUMD DKI Carut Marut

RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 09:47 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta saat ini dalam kondisi memprihatinkan.

Koordinator Poros Dewan Kajian Jakarta (DKJ), Hasan Assegaf mengatakan, bisnis sejumlah BUMD mengalami kerugian yang sangat tinggi, serta tidak memberi keuntungan.

"Tata kelolanya juga kurang transparan bahkan jauh dari penerapan prinsip good corporate governance," kata Hasan dalam keterangannya, Rabu (14/8).


Adapun BUMD yang tidak memberi deviden dan merugikan Pemprov DKI Jakarta, di antaranya PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Pembangunan Jaya Ancol, dan Perumda Dharma Jaya.

Hasan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak menutup mata atas permasalahan tersebut.

"Karena hanya menguras APBD dan merugikan Pemprov DKI sebagai pemilik saham. Harus evaluasi total," kata Hasan.

Evaluasi tersebut, kata Hasan, harus menyasar direksi dan dewan pengawas PT. Jakarta Propertindo yang mengalami kerugian fantastis.

Menurut Hasan, warga Jakarta butuh contoh dan keteladanan yang ditunjukkan dalam tindakan nyata para pejabat publik dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Hasan mengatakan, lembaga publik yang pengelolaannya tidak transparan sangat berpotensi terjadinya praktik KKN.

Fakta menunjukan berbagai modus praktik korupsi yang terjadi BUMD DKI dan menyeret sejumlah nama pejabat ke meja hijau telah mereduksi kepercayaan publik.

"Segera ganti direksi dan dewan pengawas BUMD yang tidak punya prestasi dan berkinerja tidak baik," kata Hasan.

Hasan melihat rekrutmen direksi dan dewas BUMD DKI selama ini tidak transparan sehingga melahirkan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi.

"Kondisi ini menambah daftar panjang penyebab BUMD DKI terancam bangkrut dan tidak optimal dalam pengelolaannya," demikian Hasan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya