Berita

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar/Ist

Politik

Cak Imin: Jangan Manfaatkan Hubungan Historis PBNU-PKB untuk Rebut Kekuasaan

RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 08:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Hubungan historis antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jangan dijadikan alat untuk kepentingan pribadi, terutama dalam upaya meraih kekuasaan.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menanggapi hubungan kedua lembaga yang kian memanas. Cak Imin sebenarnya tidak mempermasalahkan jika PBNU ingin memanggil dirinya.

"Sebenarnya silaturahmi nggak masalah, ngopi bareng juga bagus, asalkan dengan niat dan akhlak yang baik. Tapi sejak awal tidak sopan dan tidak mencerminkan watak Kiai, ya kita harus tolak," kata Cak Imin lewat akun X resminya, dikutip Rabu (14/8).


Sebagai warga NU dan bagian dari Syuriyah di salah satu ranting, Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra itu mengaku sedih atas perilaku oknum yang mencatut nama lembaga dan mengatasnamakan Kiai untuk kepentingan pribadi. 

"Ambisi dan nafsu berkuasa telah meninggalkan karakter yang seharusnya dimiliki," kata Cak Imin, prihatin.

Ia menegaskan bahwa secara kelembagaan, PBNU dan PKB tidak memiliki hubungan struktural yang bisa dijadikan dasar untuk menguasai satu sama lain. 

"Jangan memanfaatkan hubungan historis dan aspiratif untuk menguasai PKB. Na’udzubillah," pungkasnya.

Ketegangan antara PBNU dan PKB kembali mencuat menyusul rencana PBNU untuk merebut kembali partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar. PBNU menganggap sebagai pemilik sah PKB.

Untuk memuluskan rencana tersebut, PBNU membentuk tim lima atau panitia khusus (pansus) untuk mengembalikan PKB ke NU.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya