Berita

Presiden Joko Widodo bersama kedua putra dan menantunya/RMOL

Politik

Reshuffle Kabinet, Cara Jokowi Amankan Reputasi dan Buah Hati di Mata Prabowo

RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 07:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang saat ini berseberangan dengan PDIP, semakin leluasa mengambil keputusan reshuffle untuk mengamankan reputasi dan menjaga buah hatinya di pemerintahan yang akan datang.

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, merespon soal kabar Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet dengan membuang menteri-menteri yang berasal dari PDIP dan Partai Nasdem.

Menurut Wildan, perombakan kabinet atau reshuffle menandakan ada kepentingan khusus Jokowi menjelang akhir pemerintahannya. Isu seputar reshuffle bisa ditafsirkan sebagai upaya Jokowi untuk menjaga reputasi dan mempromosikan politisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).


"Sejauh ini, tidak terlihat adanya konflik di dalam kabinet Jokowi-Maruf. Meski masih ada unsur politikus Partai Nasdem dan PDIP. Namun, reshuffle tetap dijalankan agar reputasi atau nama baik Jokowi di mata Prabowo tetap terjaga," kata Wildan kepada RMOL, Rabu (14/8).

Dalam kajian seputar reshuffle menurut Wildan, reputasi seorang presiden bisa dipertahankan dengan mengganti sejumlah menteri. Langkah itu dipilih manakala ada kinerja menteri yang dinilai kurang maksimal. Kali ini, perombakan menteri menjelang masa transisi pemerintahan punya alasan lain.

"Tentu, Presiden Jokowi selama masih berwenang sebagai kepala eksekutif ingin menjaga reputasinya di mata presiden terpilih. Untuk itulah, kandidat menteri pengganti merupakan bagian dari KIM. Ini pilihan pragmatis dan punya efek mengamankan figur Gibran yang kelak menjadi wakil presiden," terang Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, reshuffle di 2 bulan masa akhir pemerintahan Jokowi merupakan lanjutan dari penunjukan Wamenkeu Thomas Djiwandono dan Wamentan Sudaryono. Kedua nama itu dipromosikan karena menjadi kader Partai Gerindra yang kelak menjadi partai penguasa di pemerintahan mendatang.

"Para menteri pengganti dalam reshuffle nanti merupakan sosok yang mendapat promosi. Melalui reshuffle ini, besar kemungkinan mereka yang terpilih sebagai menteri akan terus melanjutkan jabatannya pasca pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Transisi pemerintahan tentu akan berjalan lebih mulus," jelas Wildan.

Harus diakui, kata Wildan, Jokowi terkesan sangat berani dengan rencana reshuffle kali ini. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan keputusannya. Selain itu, tidak ada unsur pelanggaran hukum. Sebab, presiden berhak memilih siapa saja yang menjadi menterinya. Terlebih dengan posisi PDIP yang sudah berseberangan, maka Jokowi makin leluasa mengambil keputusan reshuffle.

"Muncul kesan, presiden melupakan dukungan PDIP selama dua periode pemerintahan. Di sisi lain Jokowi harus menjaga reputasinya dan juga buah hatinya. Tentu Jokowi lebih membela buah hati daripada ideologi partai," terang Wildan.

Wildan meyakini, reshuffle di masa transisi pemerintahan kemungkinan besar tidak akan memengaruhi kebijakan. Di rentang waktu yang sempit, para menteri yang dipilih akan lebih berfokus menyelesaikan sisa target pekerjaan yang belum selesai. Risiko perihal adanya guncangan di tubuh birokrasi sepertinya tidak akan terjadi.

"Yang terjadi justru tsunami di internal partai politik yang kadernya terkena perombakan kabinet. Tentu itu risiko dalam pengelolaan sumber daya politik. Tidak semua menteri bisa menjabat hingga masa tugas berakhir. Terkadang harus ada yang diakhiri di tengah perjalanan pemerintahan," pungkas Wildan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya