Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di IKN, Kalimantan Timur/Repro

Politik

Reshuffle Kabinet Diduga Bagian Agenda Terselubung Jokowi

SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 20:43 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Wacana kocok ulang atau reshuffle kabinet Indonesia Maju dimaknai sebagai agenda terselubung Presiden Joko Widodo menitipkan orang kepercayaan di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana memaknai, wacana reshuffle kabinet ini sebagai kabinet transisi sebelum pemerintahan Prabowo efektif.
 
"Jokowi seperti ingin menunjukkan tetap berpengaruh pada pemerintahan Prabowo. Barangkali dia ingin meyakinkan orang-orangnya yang masuk list reshuffle ini, bahwa mereka akan terpakai hingga kabinet Prabowo nanti," kata Gde kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/8).


Di sisi lain, wacana reshuffle ini tidak lazim dilakukan di sisa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

"Reshuffle kabinet hak prerogatif presiden, hanya saja tidak lazim mengingat (jabatan Presiden Jokowi) tersisa kurang dari 3 bulan," tutup Gde.

Kabar reshuffle berhembus pada menteri kabinet pekan ini. Beredar kabar, menteri dari unsur Nasdem dan PDIP akan dikeluarkan dari kabinet. Mereka adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Sementara itu, Presiden Jokowi tidak menjawab gamblang soal wacana perombakan kabinet.

"Ya kalau diperlukan (reshuffle). Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan, saya masih punya hak prerogatif itu," kata Presiden Jokowi di IKN, Kalimantan Timur.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya