Berita

Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre/Deadline

Dunia

AS Bantah Terlibat Penggulingan PM Bangladesh

SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 13:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kerusuhan mematikan hingga penggulingan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina diklaim tidak ada kaitannya dengan Amerika Serikat.

Ketegasan itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre dalam jumpa pers pada Senin (12/8).

Dia menekankan bahwa AS tidak pernah ikut campur dalam aksi kerusuhan mahasiswa yang mengakibatkan Hasina mundur dan kabur ke India.


"Kami sama sekali tidak terlibat. Setiap laporan atau rumor bahwa pemerintah Amerika Serikat terlibat dalam peristiwa ini sangat tidak benar," tegasnya, seperti dimuat Reuters.

Menurut Jean-Pierre, apa yang terjadi di Bangladesh merupakan jalan yang dipilih rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

"Kami percaya bahwa rakyat Bangladesh harus menentukan masa depan pemerintah Bangladesh dan di situlah posisi kami," Gedung Putih menambahkan.

Sebuah laporan di surat kabar Economic Times di India pada hari Minggu (11/8), mengutip pernyataan Hasina, menuduh AS berperan dalam menggulingkannya karena ingin menguasai pulau Saint Martin di Teluk Benggala, Bangladesh.

Surat kabar itu mengatakan Hasina telah menyampaikan pesan itu melalui rekan dekatnya.

Namun, putra Hasina, Sajeeb Wazed, dalam sebuah cuitan di X di hari yang sama, mengatakan Hasina tidak pernah membuat pernyataan seperti itu.

Pemerintah sementara di Bangladesh, yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus, dilantik pekan lalu.

Bangladesh dilanda demonstrasi dan kekerasan setelah protes mahasiswa bulan lalu terhadap kuota PNS veteran meningkat menjadi demonstrasi untuk menggulingkan Hasina.

Dia telah memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut pada bulan Januari yang dikecam keras oleh oposisi dan dinilai AS sebagai pemilu yang tidak bebas dan adil.

Hasina pergi ke New Delhi setelah meninggalkan Bangladesh, dia diisukan tengah mencari perlindungan diri ke Inggris.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya