Berita

Jurubicara DPP PDIP, Chico Hakim/RMOL

Politik

PDIP Harap Reshuffle Bukan cuma Bagi-bagi Jabatan

SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 12:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana kocok ulang atau reshuffle komposisi Kabinet Indonesia Maju yang dikabarkan terjadi pada pekan ini, direpons santai Jurubicara DPP PDIP, Chico Hakim.

Bagi PDIP, jika reshuffle dilakukan di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seharusnya langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan mendesak yang dihadapi rakyat.

“Harapan kami reshuffle kabinet di akhir-akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja yang sesungguhnya,” kata Chico kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL beberapa saat lalu, Selasa (13/8). 


Chico lantas menyoroti sejumlah isu krusial yang perlu segera ditangani, seperti perekonomian rakyat yang semakin tertekan, stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar, serta tingginya biaya pendidikan dan kebutuhan pokok. 

Selain itu, ia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

"Jadi harapan kami reshuffle kabinet ini bukan sekedar untuk yang sering disebut bagi-bagi jabatan, utamanya juga dengan alasan sinkronisasi dengan pemerintahan ke depan. Karena sesungguhnya ini bukan sekali ada masa transisi dalam kepemimpinan di republik ini," ujar Chico. 

Lebih jauh, Chico menambahkan bahwa reshuffle kabinet seharusnya berfokus pada peningkatan kinerja pemerintah, bukan semata-mata bagian dari masa transisi menjelang pergantian kepemimpinan nasional.

"Kita melihat banyak hal yang unik yang dilakukan di masa transisi khususnya di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo yang akan menyambut datangnya kepemimpinan baru ke depan," tandasnya.

Sebelumnya, beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kocok ulang atau reshuffle komposisi menteri kabinet pada pekan ini.

Menteri dari unsur Partai Nasdem dan PDIP dikabarkan akan dikeluarkan dari kabinet. 

Mereka adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Yasonna disebut akan diganti oleh Supratman Andi Agtas, politikus Partai Gerindra. Ia adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024. Ia baru digantikan, Wihadi Wiyanto, kolega dari Partai Gerindra, dari posisi Ketua Badan Legislasi DPR pada Selasa lalu.

Calon pengganti Siti Nurbaya adalah Raja Juli Antoni, kini Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Raja Juli adalah anggota Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia. PSI dipimpin Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi.

Satu posisi menteri akan bergeser. Bahlil Lahadalia digadang ditunjuk menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Arifin Tasrif. 

Kursi Bahlil sebagai Menteri Investasi akan digantikan oleh Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya