Berita

Massa FPN mendesak KPK untuk menangkap Sakti Wahyu Trenggono/RMOL

Hukum

FPN Desak KPK Tangkap Sakti Wahyu Trenggono

SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 11:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Puluhan massa dari Front Pergerakan Nasional (FPN) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang dianggap sebagai aktor intelektual skandal proyek fiktif.

Desakan itu disampaikan langsung oleh massa FPN saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang (13/8).

Ketua Umum FPN, Dos Santoso mengatakan, pihaknya mendesak KPK untuk segera mentersangkakan dan memenjarakan Trenggono sebagai arsitek dan penerima aliran dana proyek fiktif Telkom yang merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah.


"Kepada Presiden Republik Indonesia agar memecat Sakti Wahyu Trenggono supaya proses penegakan hukum bekerja membongkar tuntas para operator atau pengusaha jasa telekomunikasi dibackup oleh kalangan politisi dari berbagai partai politik untuk membuat regulasi kebijakan yang hanya menguntungkan usahanya Trenggono," kata Dos dalam orasinya di atas mobil komando.

FPN menduga Trenggono membangun kerajaan bisnis dengan mencuci uang hasil proyek fiktif melalui PT Teknologi Riset Global Investama. Selain itu kata FPN, Trenggono juga menjabat sebagai Komisaris di PT Merdeka Copper Gold Tbk tahun 2018.

"Kami melihat lambatnya proses penegakan hukum karena rekam jejak politik sebagai bekas Bendahara Partai Amanat Nasional dan Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) pada Pilpres 2019 pasangan Joko Widodo-Maruf Amin," pungkas Dos.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya