Berita

Massa FPN mendesak KPK untuk menangkap Sakti Wahyu Trenggono/RMOL

Hukum

FPN Desak KPK Tangkap Sakti Wahyu Trenggono

SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 11:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Puluhan massa dari Front Pergerakan Nasional (FPN) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang dianggap sebagai aktor intelektual skandal proyek fiktif.

Desakan itu disampaikan langsung oleh massa FPN saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang (13/8).

Ketua Umum FPN, Dos Santoso mengatakan, pihaknya mendesak KPK untuk segera mentersangkakan dan memenjarakan Trenggono sebagai arsitek dan penerima aliran dana proyek fiktif Telkom yang merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah.


"Kepada Presiden Republik Indonesia agar memecat Sakti Wahyu Trenggono supaya proses penegakan hukum bekerja membongkar tuntas para operator atau pengusaha jasa telekomunikasi dibackup oleh kalangan politisi dari berbagai partai politik untuk membuat regulasi kebijakan yang hanya menguntungkan usahanya Trenggono," kata Dos dalam orasinya di atas mobil komando.

FPN menduga Trenggono membangun kerajaan bisnis dengan mencuci uang hasil proyek fiktif melalui PT Teknologi Riset Global Investama. Selain itu kata FPN, Trenggono juga menjabat sebagai Komisaris di PT Merdeka Copper Gold Tbk tahun 2018.

"Kami melihat lambatnya proses penegakan hukum karena rekam jejak politik sebagai bekas Bendahara Partai Amanat Nasional dan Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) pada Pilpres 2019 pasangan Joko Widodo-Maruf Amin," pungkas Dos.



Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya