Parpol, Golkar, dan Demokrasi

MUNDURNYA Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menjadi pemicu dinamika internal dalam beberapa hari ini. Mundurnya Airlangga membuat perdebatan meluas, baik di kalangan internal Golkar maupun masyarakat luas.

Pertanyaan yang muncul adalah: Mengapa Airlangga mundur? Siapa pengganti Airlangga? Apakah ada tekanan? Siapa yang menekan? Golkar mau diambil Jokowi?

Dinamika Partai Golkar ini menjadi sangat penting karena setidaknya 2 hal, arah politik Golkar ke depan dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Seperti kita ketahui bersama, partai politik adalah salah satu pilar demokrasi. Keberadaan partai politik menjadi sendi perkembangan demokrasi suatu negara, Golkar satu dari sekian banyak parpol yang membentuk wajah politik kebangsaan dan politik kenegaraan di Republik ini. Ini sangat tepat digambarkan oleh LBP saat mengatakan dalam videonya bahwa Partai Golkar adalah aset berharga Republik Indonesia.

Memang begitu adanya, lahirnya partai politik dari cita-cita mewujudkan masyarakat yang bebas menentukan kehendaknya sendiri berdasarkan konsensus pada aturan-aturan nilai normatif membentuk suatu kontrak sosial yang saling menjaga hak kebebasan dan kewajiban dalam suatu masyarakat, suatu bangsa.

Jangan sampai cita-cita ini dilupakan begitu saja oleh para kader partai politik, oleh para kader Golkar.

Berpartai bukan soal sekadar merebut kekuasaan, mencari posisi dan kedudukan sosial yang mentereng, berpartai juga harus terus mengingat dan merapal bacaan-bacaan sejarah, ideologi, nilai-nilai dan cita-cita kebangsaan dan pertanyaan mendasar mengapa partai politik itu perlu ada.

Kini, kita dipertontonkan suatu power game, bagaimana kekuasaan berupaya mengendalikan power-nya dengan yang kasar dan vulgar. Menyudutkan seorang ketua umum partai dengan cara menyakitkan, ancaman, tekanan, dan tangan kekuasaan yang garang.

Dalam istilah olahraga sepak bola adalah "main kayu", kasar yang penting menang.

Tidak ada lagi power game yang bermartabat, elegan, dan demokratis. Apa susahnya bagi penguasa untuk melakukan pendekatan yang lebih halus, lembut tidak menyakitkan merebut hati?

Sudah sekian kali, Partai Golkar dijadikan samsak kekuasaan, ingat, Golkar dibelah dua, ketua umum terdahulu dikejar-kejar seperti tikus, sekjen dipenjara dan kini ketua umum diancam mundur.

Saya pikir sudah cukup Golkar diperlakukan seperti ini walau memang kita sama-sama ketahui jika soal kasus hukum, memang tidak boleh permisif dan tetap harus dukung penegakan hukum tegak berdiri.

Gonjang-ganjing Partai Golkar tidak berdiri sendiri, ada partai politik lain yang sedang di ambang badai serangan api, mau didongkel, mau direbut dan mau dipaksa nunut.

Jika Partai Golkar berhasil mengelola dinamika ini menjadi sebuah momentum  kesetimbangan politik baru yang lebih bebas dan terbuka, tentu ini akan jadi preseden yang baik buat partai politik lainnya menemukan jalan sendiri dalam power game yang lebih cantik.

Demokrasi membuat bangsa ini menjadi bebas menentukan arahnya sendiri, rakyat mempunyai kebebasan berkehendak sendiri atas dirinya di masa kini dan masa depan.

Demokrasi menjaga keseimbangan kekuatan dan keadilan, demokrasi menghargai perbedaan, demokrasi memperlihatkan keindahan berpolitik, bisa berbeda, bisa bersama, bisa bertanding juga bisa bersanding.

Demokrasi menjamin kemajuan bangsa, Daron Acemoglu dalam bukunya Why Nation Fails menuliskan bahwa negara yang menerapkan demokrasi in the long run akan lebih sejahtera dibandingkan negara otoriter karena dalam demokrasi ada partisipasi, ada keterbukaan dan ada interaksi yang sehat di antara komponen masyarakat demi kemajuan yang hakiki.

Penulis adalah Golkar garis keras