FPAK Kota Semarang Desak KPK Segera Umumkan Tersangka

Sejumlah lembaga yang tergabung dalam Front Pegiat Anti Korupsi (FPAK) Kota Semarang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengumumkan secara resmi nama-nama tersangka dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

Koordinator FPAK, Triyono, menyebut bahwa FPAK terdiri dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), termasuk Lembaga Investigasi Negara (LIN), Gerakan Peduli Anak Bangsa, Bumi Pertiwi, LP2Dikkes, ISC (Indonesia Stop Corruption), dan LPKAN-RI. 

Menurutnya, KPK hingga saat ini terkesan lambat dan tidak tegas dalam menangani kasus korupsi di Kota Semarang.

"KPK sudah melakukan pemeriksaan, penggeledahan, dan pencekalan terhadap pejabat Pemkot, tetapi hingga kini nama-nama tersangka belum diumumkan secara resmi," tegas Triyono dalam konferensi pers di sebuah kafe di Semarang, Senin (12/8).

Koordinator FPAK lainnya, Ahmad Syailendra menambahkan, FPAK akan terus menyuarakan pemberantasan korupsi di Kota Semarang dan mendesak KPK untuk segera mengumumkan nama-nama tersangka secara resmi. 

"Semarang sedang tidak baik-baik saja," ujarnya.

Syailendra juga menyatakan bahwa FPAK akan menggelar aksi damai di depan Balai Kota Semarang untuk mendesak KPK segera menetapkan oknum pejabat yang sudah diperiksa sebagai tersangka, jika memang terbukti bersalah, atau mengklarifikasi kepada masyarakat jika tidak terbukti.

Triyono yang kini sebagai koordinator baru FPAK Kota Semarang berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa untuk mendesak KPK segera menetapkan dan mengumumkan nama-nama tersangka secara resmi.

"Rencananya aksi tersebut akan digelar di depan Balai Kota Semarang dengan peserta sekitar 80 orang pada minggu depan, karena minggu ini akan diadakan pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang" kata Triyono yang juga ketua Gardu-Abang (Gerakan Peduli Anak Bangsa).

"Saat memberikan surat pemberitahuan ke Polrestabes Semarang terkait aksi unjuk rasa, kami diingatkan oleh petugas bahwa minggu ini akan ada pelantikan DPRD Kota Semarang," jelasnya.