Berita

Ketua DPW PKS Jakarta, Khoirudin/RMOL

Politik

Anies Ridho dengan Apapun Keputusan PKS

SENIN, 12 AGUSTUS 2024 | 12:30 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jakarta, Khoirudin, memberikan klarifikasi soal respons Anies Baswedan yang mengaku tidak tahu menahu soal tenggat waktu koalisi Pilkada Jakarta.

Menurut Khoirudin, klarifikasi ini penting disampaikan kepada publik agar tidak salah persepsi menanggapi Voice Note (VN) Anies yang beredar luas di banyak grup WhatsApp. 

VN Anies tersebut berkaitan dengan dinamika Pilgub Jakarta 2024, khususnya terkait pencalonan Anies-Sohibul Iman (Aman) hingga deadline pembentukan koalisi di tanggal 4 Agustus 2024.


"Kami tidak berharap adanya saling berbantahan tapi juga agar warga yang terlanjur mendapatkan sebaran voice note dari Pak Anies mendapatkan informasi yang seimbang dan yang sebenarnya," kata Khoirudin lewat keterangan yang diterima RMOL, Senin (12/8).

Khoirudin sepakat dengan pernyataan Anies bahwa perjuangan mewujudkan Jakarta maju kotanya, bahagia warganya masih panjang. Apalagi dengan posisi Jakarta sekarang yang sudah melepas status IKN dan menjadi DKJ.

"Mari menguatkan ukhuwah, menjauhkan fitnah dan menghidupkan demokrasi dengan saling menghormati," ajak Khoirudin.

Terkait langkah PKS ke depan apakah akan tetap mengusung Anies di Pilkada Jakarta atau justru beralih dukungan dan bergabung dengan koalisi lain, Khoirudin menyerahkan keputusan tersebut kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

"Kemarin saat pertemuan di acara walimahan Pak Suhaimi, Anggota DPRD dari PKS, Pak Anies malah menyampaikan langsung ke saya bahwa Pak Anies ridho menerima keputusan PKS, karena keputusan PKS memang hanya untuk kemaslahatan di Jakarta dan warganya," pungkas Khoirudin.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya