Berita

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jakarta, Khoirudin/RMOL

Politik

PKS Jawab Pesan Suara Anies soal Deadline Koalisi Pilgub

SENIN, 12 AGUSTUS 2024 | 10:54 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jakarta, Khoirudin, membalas pesan suara yang disampaikan Anies Baswedan.

Voice Note (VN) Anies beredar luas di banyak grup WhatsApp. VN Anies berkaitan dengan dinamika Pilgub Jakarta 2024, khususnya terkait pencalonan Anies-Sohibul Iman (Aman) hingga deadline 4 Agustus 2024.

"Berikut saya kirim voice note ke pak Anies yang saya hormati sebagai tanggapan pesan suara yang pak Anies kirim ke saya, tapi entah bagaimana malah sudah tersebar ke mana-mana, sebagiannya malah dengan berbagai bumbu tidak sedap yang tidak sesuai dengan apa yang pak Anies harapkan dalam voice note tersebut," kata Khoirudin lewat VN yang diterima Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin (13/8).


Khoirudin menjelaskan, PKS merasa tak diberi kepastian oleh Anies mengenai partai-partai yang akan berkoalisi dengan PKS di Pilgub Jakarta. 

Soal pemberian tenggat waktu 40 hari hingga tanggal 4 Agustus, Khoirudin menjelaskan sudah sejak 20 Juni 2024, DPP PKS  mengingatkan bahwa PKS tidak bisa mengusung Anies sendirian dan meminta agar memastikan Nasdem dan atau PKB untuk ikut mengusung pasangan Aman.

"Maka ketika akhir Juli Presiden PKS didampingi PIC menyampaikan keputusan PKS langsung ke pak Anies soal tenggat waktu 4 Agustus tentu bukan soal persetujuan Pak Anies terhadap Pak Sohibul Iman sebagai cawagub untuk Pak Anies melainkan keberhasilan Pak Anies untuk mendapatkan kepastian tambahan dukungan dari partai lain seperti Nasdem dan atau PKB," beber Khairudin.

Tetapi sampai melewati tanggal 4 Agustus, ketika Presiden PKS Ahmad Syaikhu menanyakan hasil perjuangan untuk menggaet NasDem dan atau PKB, ternyata Anies belum bisa mendapatkan kepastian tersebut .

"Sementara dari pimpinan Nasdem Pak Saroni dan PKB Jazilul Fawaid justru pada akhir Juli dan awal Agustus malah menyampaikan pernyataan terbuka yang mudah dipahami bahwa mereka tidak jadi tidak melanjutkan dukungan pada Pak Anies sebagai calon gubernur di Jakarta," tambah Khoirudin.

Solusi lain sebenarnya sudah ditawarkan PKS yakni Anies bergabung dengan partai berlambang padi dan bulan sabit itu. Namun Anies menyatakan ingin netral dengan tidak berparpol.

"Demikian Pak Anies klarifikasi kami tentu kami tidak berharap adanya saling berbantahan tapi juga agar warga yang terlanjur mendapatkan sebaran voice note dari pak Anies mendapatkan informasi yang seimbang dan yang sebenarnya," tandas Khoirudin.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya