Berita

Spanduk pelarangan pemanfaatan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di Kawasan Taman Ecopark Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara/Ist

Nusantara

Pemanfaatan Lahan Fasos Fasum Taman Ecopark PIK Diduga Tak Berizin

MINGGU, 11 AGUSTUS 2024 | 07:27 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemanfaatan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di Kawasan Taman Ecopark Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jalan Pantai Utara 3, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, diduga belum mengantongi izin Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

Hal itu terlihat dari adanya spanduk pemberitahuan yang terpampang di beberapa lokasi di kawasan Taman Ecopark.

Sejumlah warga diketahui mencopoti spanduk-spanduk tersebut. Mereka berdalih memanfaatkan lahan fasos fasum untuk kepentingan warga yang ada di sekitar lingkungan taman. 
 

 
Ketua RW 07 Kapuk Muara, Ardyan mangaku tidak tahu menahu soal fasos fasum tersebut lantaran tak pernah dilibatkan dalam pembangunan dan pengelolaan sarana olahraga di lingkungan Taman Ecopark.

"Maaf saya kurang tahu soal fasos fasum itu karena pembangunan pemanfaatan dan pengelolaan tidak pernah melibatkan RT/RW," kata Ardyan dalam keterangannya yang dikutip Minggu (11/8).

Ardyan menambahkan bahwa keberadaan taman olahraga tersebut dibangun sebelum ia menjabat sebagai Ketua RW. 

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup (PKLH) Jakarta Utara Ardhan Solihin mengatakan, pemanfaatan lahan fasos fasum untuk sarana olahraga harus mengajukan izin kepada BPAD DKI Jakarta.

"Ya harus ada izin pemanfaatan aset kepada BPAD," kata Ardhan.

Namun, kata Ardhan, apabila fasos fasum yang dimanfaatkan belum mengantongi izin maka akan dilakukan pengecekan lokasi oleh Suku Badan Aset.

Menurutnya, fasos fasum yang telah mengajukan izin pemanfaatan dapat dipakai masyarakat untuk sarana olahraga. 

"Fasos fasum boleh saja digunakan untuk sarana olah raga, tergantung kebutuhan dan kapasitasnya, apalagi milik privat," kata Ardhan.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya