Berita

Ilustrasi Foto/RMOL

Politik

Tidak Benar KIM Lakukan Operasi Lawan Kotak Kosong

MINGGU, 11 AGUSTUS 2024 | 05:29 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Koalisi Indonesia Maju (KIM) dituding melakukan operasi  'melawan kotak kosong' di beberapa daerah jelang Pilkada serentak 2024. Salah satu daerah yang santer diberitakan adalah Jakarta.

KIM juga dituduh menjadi aktor dalam upaya penjegalan Anies Baswedan maju menjadi Cagub Jakarta. Sementara KIM sendiri telah mengumumkan Ridwan Kamil (RK) sebagai jagoannya.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie membantah bahwa KIM punya rencana jahat dalam memuluskan langkah politiknya di Pilkada 2024 tersebut.


“Tidak benar kalau KIM punya rencana jahat itu. Fenomena melawan kotak kosong dalam pemilihan suatu kepala daerah dapat disebabkan oleh banyak alasan, salah satunya calon yang diusung oleh partai atau beberapa partai tak punya strategi dan lobi politik yang kuat,” kata Jerry dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu malam (10/8).

“Kalau bicara kotak kosong, paling ada 5-10 persen di pilkada di Indonesia itu tak ada persoalan,” tambahnya.

Jerry menganggap sejak Pilpres 2024 lalu, tuduhan miring kerap menyasar kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Koalisi partai yang diorkestrasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu selalu mendapat tudingan curang dan abuse of power.

Lanjut Jerry, koalisi ini juga sering dicap sebagai pemberi karpet merah atau pemulus jalan bagi orang dekat Jokowi. Contohnya fenomena Bobby Nasution di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) yang kemungkinan besar melawan kotak kosong.
 
“Soalnya, PKS sudah merapat dan mendukung Bobby, jadi tak ada masalah yang perlu dilebihkan soal fenomena kotak kosong ini,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya