Berita

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un saat mengunjungi korban banjir di Uiju, provinsi Phyongan Utara, Korea Utara/AP

Dunia

Tolak Bantuan Asing, Kim Jong Un Perintahkan Pemindahan Ribuan Korban Banjir ke Pyongyang

SABTU, 10 AGUSTUS 2024 | 20:24 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Korea Utara memutuskan untuk tidak meminta bantuan internasional dalam upaya pemulihan pasca-banjir yang melanda wilayah dekat perbatasan dengan China. 

Seperti dikutip VOA News, Sabtu (10/8) Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, memerintahkan para pejabatnya untuk membawa sekitar 15.400 warga yang terdampak ke ibukota, Pyongyang, guna mendapatkan perawatan yang lebih baik.

Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), perintah ini disampaikan oleh Kim dalam kunjungan kerjanya selama dua hari ke kota Uiju, yang terkena dampak banjir terparah.


Kim menyatakan bahwa pemerintahnya akan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan untuk membangun kembali rumah-rumah dan menstabilkan daerah-daerah yang terkena banjir. 

"Selama proses tersebut, sekitar 15.400 orang yang terdiri dari ibu-ibu, anak-anak, lansia, orang dewasa serta tentara yang mengalami disabilitas, akan dipindahkan ke berbagai fasilitas di Pyongyang," tulis KCNA dalam laporannya.

Sebelumnya hujan lebat pada akhir Juli kemarin ini telah menyebabkan banjir parah di Korea Utara yang merusak lebih dari 4.100 rumah, sekitar 3.000 hektar lahan pertanian, serta sejumlah bangunan umum, jalan, dan rel kereta api di kota Sinuiju dan Uiju. 

Meskipun demikian, Korea Utara belum memberikan informasi tentang jumlah korban jiwa akibat bencana ini. 

Namun, Kim menyalahkan pejabat setempat atas kurangnya pencegahan bencana yang mengakibatkan korban yang tidak perlu terjadi.

Meskipun ada tawaran bantuan dari Rusia, China, hingga organisasi bantuan internasional lainnya, Korea Utara belum secara terbuka menerima dukungan tersebut. 

Namun, kepala negara itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada negara-negara asing dan organisasi internasional atas tawaran bantuan mereka. Meski begitu ia menekankan bahwa Korea Utara lebih memilih untuk mengatasi masalah ini sendiri, dan hanya akan meminta bantuan jika diperlukan di masa mendatang.

"(Kim) menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai negara asing dan organisasi internasional atas tawaran dukungan kemanusiaan mereka," tulis KCNA mengutip pembicaraan Kim Jong Un.

"Apa yang kami anggap sebagai yang terbaik dalam semua bidang dan proses urusan negara adalah kepercayaan yang kuat kepada rakyat dan cara mengatasi masalah secara menyeluruh berdasarkan kemandirian," imbuhnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya