Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Repro

Politik

Potensi Kotak Kosong Jakarta dan Sumut Pertanda Demokrasi Era Jokowi Makin Merosot

SABTU, 10 AGUSTUS 2024 | 08:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fenomena lawan kotak kosong yang berpotensi terjadi di sejumlah daerah pada Pilkada Serentak 2024 menunjukkan demokrasi kian merosot.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mencermati, potensi kotak kosong bisa terjadi di Pilkada Jakarta, Sumatera Utara (Sumut) hingga Jawa Timur (Jatim) 2024.

“Ini adalah lanjutan kemerosotan demokrasi di era kepemimpinan Jokowi,” kata Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/8).


Ray menjelaskan kenapa bisa disebut kelanjutan. Menurutnya, itu merupakan tindakan politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Putusan MK berbuntut pada putusan Mahkamah Agung (MA) tentang batas minimum usia calon kepala daerah di Pilkada 2024.

“Ketentuan ini memberikan angin segar bagi putra Jokowi, Kaesang untuk berlaga di Pilkada. Lalu, mulai marak lawan kotak kosong di Pilkada,” ujar pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Menurut Ray, fenomena kotak kosong itu tidak lain agar para calon yang dikehendaki penguasa dan kroni-kroninya bisa mulus mengisi jabatan kepala daerah.

Atas kondis itu, Ray menyebut Jokowi dan kroni-kroninya secara perlahan tapi pasti merusak tatanan demokrasi yang telah terbangun selama ini.

“Mereka menganggap demokrasi hanya sebatas aturan yang membolehkan dan melarang. Bukan soal moral atau etika dalam bernegara," pungkas aktivis 98 ini.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya