Berita

Pengamat politik Citra Institute, Efriza/Dok Pribadi

Politik

Pilkada Jakarta 2024

Soal Dugaan Penjegalan Anies, PDIP Cuma Basa-basi Politik ke PKS

JUMAT, 09 AGUSTUS 2024 | 19:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai cuma basa-basi politik. Bahwa ada dugaan penjegalan Anies Baswedan untuk mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. 

Dalam pandangan pengamat politik Citra Institute, Efriza, PDIP kerap menyatakan secara terbuka untuk berkoalisi dengan PKS pada Pilkada Serentak 2024. Tapi kenyataannya berbeda. 

Dia mencontohkan di Pilgub Sumatera Utara (Sumut), PDIP membuat PKS menunggu tanpa kepastian dalam mengusung Edy Rahmayadi. Sehingga, menurutnya, wacana PDIP berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Anies merupakan basa-basi politik semata. 


"Karena ini juga didasarkan pernyataan PDIP kalau tidak salah Mas Hasto yang sempat berucap tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS," ujar Efriza kepada RMOL, Jumat (9/8). 

Efriza pun memprediksi, kemungkinan PKS berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Jakarta sangat kecil. Karena, sang ketua umum partai banteng moncong putih, Megawati Soekarnoputri, bakal menjadi batu sandungan untuk mewujudkan koalisi.

"Andai PKS dan PDIP tidak berkoalisi faktor terbesar adalah dari penolakan Ketum (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Megawati lebih memilih berkoalisi dengan Islam yang berbasis NU dan Muhammadiyah bukan Islam kanan. Karena pemikiran Megawati adalah cinta kebangsaan dan tanah air bukan sekadar politik pragmatis semata," tuturnya. 

Sebelum PDIP dan Presiden Joko Widodo berseteru, Hasto diketahui pernah blak-blakan bilang pihaknya menutup pintu koalisi dengan PKS dalam gelaran pesta demokrasi. 

"Saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, pada Juni 2022 lalu.

Pada September 2022, Hasto juga pernah meledek kepala daerah yang diusung PKS tidak ada yang berhasil membawa kemajuan di wilayahnya. Kota Depok dijadikan Hasto sebagai rujukan. 

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota," kata Hasto, kala itu.

Hasto juga pernah menyinggung peran PKS saat berada dalam koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendukung penyerahan blok Cepu ke Exxon Mobil. Sikap ini dinilai Hasto bertolak belakang dengan kesan yang selama ini ditunjukkan, yakni pro Palestina.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya