Berita

Elon Musk dan Nicolas Maduro/Divya Marathi

Dunia

Ribut dengan Elon Musk, Presiden Venezuela Putuskan Blokir X

JUMAT, 09 AGUSTUS 2024 | 14:53 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Buntut perseteruan dengan miliarder Elon Musk, Presiden Venezuela yang kontroversial Nicolas Maduro akhirnya memutuskan memblokir platform media sosial X.  

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (9/8), Maduro mengaku telah memblokir akses warga Venezuela ke X dan menuduh pemiliknya yakni Musk menggunakan platform itu untuk menebar kebencian di negara tersebut.

"Elon Musk adalah pemilik X dan telah melanggar semua aturan jejaring sosial itu sendiri. Dia telah memicu kebencian," kata Maduro, seperti dimuat Associated Press.


Maduro mengatakan bahwa ia  telah menandatangani sebuah keputusan yang diusulkan Komisi Telekomunikasi Nasional (CONATEL), berisi pemblokiran X di Venezuela selama 10 hari.

Pengumuman presiden tersebut muncul setelah Maduro dan Musk saling menuduh atas hasil pemilihan presiden Venezuela yang disengketakan pada 28 Juli.

Pihak berwenang pemilu menyatakan Maduro sebagai pemenang tetapi belum mengeluarkan hasil penghitungan suara yang rinci.

Sementara itu, pihak oposisi mengklaim telah mengumpulkan catatan dari lebih dari 80 persen dari 30.000 mesin pemungutan suara elektronik di seluruh negeri yang menunjukkan pemenangnya adalah kandidat mereka, Edmundo Gonzalez.

Musk menggunakan jejaring sosial tersebut untuk menuduh Maduro melakukan kecurangan pemilu yang besar.

"Malu pada diktator Maduro," kata Musk dalam sebuah unggahan.

Maduro kemudian menanggapi klaim tersebut dengan menantang Musk untuk berkelahi, dalam pidato yang disampaikannya di televisi nasional.

"Apakah kamu ingin bertarung? Ayo kita lakukan. Aku siap. Aku tidak takut padamu, Elon Musk. Ayo bertarung, di mana pun kamu mau," ujarnya.

Musk, sebagai tanggapan, membagikan video pidato Maduro di X, dengan judul dalam bahasa Spanyol yang artinya “Keledai itu tahu lebih banyak daripada Maduro.”

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya