Berita

Generasi Z dan Alpha mencari pekerjaan/Net

Politik

Pemerintah Jangan Diam soal Gelombang PHK

JUMAT, 09 AGUSTUS 2024 | 09:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus  terkait gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam Generasi Z.

Anggota Komisi IX DPR RI Charles Meikiyansah berpendapat, meroketnya angka PHK akan merusak perekonomian nasional ke depan.

"Polemik susahnya Gen Z mencari pekerjaan itu memang harus dibahas lebih komprehensif ya. Apa masalah yang sebenarnya dan bagaimana cara mengatasinya, agar segera mendapat solusi untuk generasi muda ini," kata Charles kepada wartawan, Jumat (9/8).


Data dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyebut pengangguran di Indonesia menempati peringkat pertama di ASEAN. Ini menunjukkan bahwa klaim pemerintah ihwal ekonomi nasional stabil patut disangkal.

“Pemerintah selalu mengklaim bahwa perekonomian Indonesia menguat dan baik-baik saja. Tapi pada faktanya masih banyak pengangguran di Indonesia dan itu harus diatasi agar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” kata Charles.

Charles juga menyoroti isu Gen Z yang sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini membuat miris mengingat seharusnya Gen Z saat ini berada dalam usia produktif.

"Ini kan ramai di media sosial, Gen Z sulit mendapat kerja karena kebijakan dan syarat mendapat pekerjaan terlalu sulit. Pemerintah harus beri atensi lebih dan segera temukam solusinya," demikian Charles.

IMF mencatat angka pengangguran di Indonesia berada di level rawan dengan tingkat pengangguran mencapai 5,2 persen. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, angka tersebut menempati posisi pertama.

Meski berdasarkan laporan Kementerian Keuangan kondisi perekonomian Indonesia tumbuh dengan baik pada triwulan I Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 5,1 persen, namun angka pengangguran di Indonesia juga masih tinggi.



Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya