Berita

Generasi Z dan Alpha mencari pekerjaan/Net

Politik

Pemerintah Jangan Diam soal Gelombang PHK

JUMAT, 09 AGUSTUS 2024 | 09:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus  terkait gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam Generasi Z.

Anggota Komisi IX DPR RI Charles Meikiyansah berpendapat, meroketnya angka PHK akan merusak perekonomian nasional ke depan.

"Polemik susahnya Gen Z mencari pekerjaan itu memang harus dibahas lebih komprehensif ya. Apa masalah yang sebenarnya dan bagaimana cara mengatasinya, agar segera mendapat solusi untuk generasi muda ini," kata Charles kepada wartawan, Jumat (9/8).

Data dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyebut pengangguran di Indonesia menempati peringkat pertama di ASEAN. Ini menunjukkan bahwa klaim pemerintah ihwal ekonomi nasional stabil patut disangkal.

“Pemerintah selalu mengklaim bahwa perekonomian Indonesia menguat dan baik-baik saja. Tapi pada faktanya masih banyak pengangguran di Indonesia dan itu harus diatasi agar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” kata Charles.

Charles juga menyoroti isu Gen Z yang sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini membuat miris mengingat seharusnya Gen Z saat ini berada dalam usia produktif.

"Ini kan ramai di media sosial, Gen Z sulit mendapat kerja karena kebijakan dan syarat mendapat pekerjaan terlalu sulit. Pemerintah harus beri atensi lebih dan segera temukam solusinya," demikian Charles.

IMF mencatat angka pengangguran di Indonesia berada di level rawan dengan tingkat pengangguran mencapai 5,2 persen. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, angka tersebut menempati posisi pertama.

Meski berdasarkan laporan Kementerian Keuangan kondisi perekonomian Indonesia tumbuh dengan baik pada triwulan I Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 5,1 persen, namun angka pengangguran di Indonesia juga masih tinggi.



Populer

Beredar Kabar, Anies Baswedan Besok Didaftarkan 4 Parpol ke KPU

Rabu, 28 Agustus 2024 | 18:10

Hasil Munas Digugat, Bahlil Lahadalia Bisa Batal jadi Ketum Golkar

Jumat, 23 Agustus 2024 | 20:11

Aktivis Demo di KPK, Minta Menteri Trenggono Ditangkap

Jumat, 30 Agustus 2024 | 15:17

Senior Golkar Mulai Kecewa pada Kepengurusan Bahlil

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 19:02

Anies Tak Bisa Didikte Diduga Jadi Alasan PDIP Batal Umumkan Cagub

Selasa, 27 Agustus 2024 | 08:15

Usung Ahok Lebih Untungkan PDIP Ketimbang Anies

Minggu, 25 Agustus 2024 | 08:43

Kabar Anies Batal Diusung PDIP, Djarot: Karena Ada Aspirasi dari Bawah

Senin, 26 Agustus 2024 | 19:02

UPDATE

Komisi VIII Tak Pernah Mendapatkan Surat Resmi Soal 10 Ribu Haji Plus

Senin, 02 September 2024 | 20:04

Duet Pilgub Kalteng, Agustiar-Edy Saling Menguntungkan

Senin, 02 September 2024 | 19:41

Dituding Terbitkan Sertifikat Tanah Bermasalah, Ini Jawaban BPN Tangerang

Senin, 02 September 2024 | 19:24

Rapor Biru “Raja Jawa” di Internasional

Senin, 02 September 2024 | 19:17

Bupati Ipuk Kembali Salurkan Bantuan Alat Usaha Program Wenak

Senin, 02 September 2024 | 19:09

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Toleransi untuk Pencurian Data Pribadi

Senin, 02 September 2024 | 18:57

Golkar Tak Takut Anies Gabung ke Timses Pramono-Rano

Senin, 02 September 2024 | 18:41

Dirut PT LEN Mangkir, Kejati Sumsel Pastikan Penyidikan Kasus LRT Terus Berjalan

Senin, 02 September 2024 | 18:32

Misbakhun Tegaskan Komitmen Jaga Independensi BPK

Senin, 02 September 2024 | 18:31

Pimpinan Komisi VIII: Kemenag Tidak Lapor Soal Perubahan Tambahan Kuota Haji

Senin, 02 September 2024 | 18:23

Selengkapnya