Berita

Generasi Z dan Alpha mencari pekerjaan/Net

Politik

Pemerintah Jangan Diam soal Gelombang PHK

JUMAT, 09 AGUSTUS 2024 | 09:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus  terkait gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam Generasi Z.

Anggota Komisi IX DPR RI Charles Meikiyansah berpendapat, meroketnya angka PHK akan merusak perekonomian nasional ke depan.

"Polemik susahnya Gen Z mencari pekerjaan itu memang harus dibahas lebih komprehensif ya. Apa masalah yang sebenarnya dan bagaimana cara mengatasinya, agar segera mendapat solusi untuk generasi muda ini," kata Charles kepada wartawan, Jumat (9/8).


Data dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyebut pengangguran di Indonesia menempati peringkat pertama di ASEAN. Ini menunjukkan bahwa klaim pemerintah ihwal ekonomi nasional stabil patut disangkal.

“Pemerintah selalu mengklaim bahwa perekonomian Indonesia menguat dan baik-baik saja. Tapi pada faktanya masih banyak pengangguran di Indonesia dan itu harus diatasi agar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” kata Charles.

Charles juga menyoroti isu Gen Z yang sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini membuat miris mengingat seharusnya Gen Z saat ini berada dalam usia produktif.

"Ini kan ramai di media sosial, Gen Z sulit mendapat kerja karena kebijakan dan syarat mendapat pekerjaan terlalu sulit. Pemerintah harus beri atensi lebih dan segera temukam solusinya," demikian Charles.

IMF mencatat angka pengangguran di Indonesia berada di level rawan dengan tingkat pengangguran mencapai 5,2 persen. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, angka tersebut menempati posisi pertama.

Meski berdasarkan laporan Kementerian Keuangan kondisi perekonomian Indonesia tumbuh dengan baik pada triwulan I Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 5,1 persen, namun angka pengangguran di Indonesia juga masih tinggi.



Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya