Berita

Generasi Z dan Alpha mencari pekerjaan/Net

Politik

Pemerintah Jangan Diam soal Gelombang PHK

JUMAT, 09 AGUSTUS 2024 | 09:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus  terkait gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam Generasi Z.

Anggota Komisi IX DPR RI Charles Meikiyansah berpendapat, meroketnya angka PHK akan merusak perekonomian nasional ke depan.

"Polemik susahnya Gen Z mencari pekerjaan itu memang harus dibahas lebih komprehensif ya. Apa masalah yang sebenarnya dan bagaimana cara mengatasinya, agar segera mendapat solusi untuk generasi muda ini," kata Charles kepada wartawan, Jumat (9/8).


Data dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyebut pengangguran di Indonesia menempati peringkat pertama di ASEAN. Ini menunjukkan bahwa klaim pemerintah ihwal ekonomi nasional stabil patut disangkal.

“Pemerintah selalu mengklaim bahwa perekonomian Indonesia menguat dan baik-baik saja. Tapi pada faktanya masih banyak pengangguran di Indonesia dan itu harus diatasi agar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” kata Charles.

Charles juga menyoroti isu Gen Z yang sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini membuat miris mengingat seharusnya Gen Z saat ini berada dalam usia produktif.

"Ini kan ramai di media sosial, Gen Z sulit mendapat kerja karena kebijakan dan syarat mendapat pekerjaan terlalu sulit. Pemerintah harus beri atensi lebih dan segera temukam solusinya," demikian Charles.

IMF mencatat angka pengangguran di Indonesia berada di level rawan dengan tingkat pengangguran mencapai 5,2 persen. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, angka tersebut menempati posisi pertama.

Meski berdasarkan laporan Kementerian Keuangan kondisi perekonomian Indonesia tumbuh dengan baik pada triwulan I Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 5,1 persen, namun angka pengangguran di Indonesia juga masih tinggi.



Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Dua Kali Belanja dalam Sepekan, Komisaris AMMN Tambah 4,62 Juta Saham

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:23

Di KUII VIII, MUI Dorong Gagasan Danantara Syariah Indonesia

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:00

Wall Street Variatif, S&P 500 Nyaris Tak Bergerak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:38

Bursa Eropa: DAX dan STOXX 600 Menguat di Akhir Pekan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:20

Walkot Jakpus Melarang Laporan Warga Berhenti di Meja Birokrasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:07

Respon Kadin Soal PMI Manufaktur: Genjot Perdagangan dan Investasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:03

Putusan MK soal Kuota Hangus Terobosan Menuju Keadilan Digital

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:51

Febrie Ditahan Tanpa Borgol dan Rompi Pink

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:42

Untung Hakim Masih Ada

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:25

Program Wakaf 99 Masjid Asmaul Husna Dimulai di Aceh

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:19

Selengkapnya