Berita

Generasi Z dan Alpha mencari pekerjaan/Net

Politik

Pemerintah Jangan Diam soal Gelombang PHK

JUMAT, 09 AGUSTUS 2024 | 09:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus  terkait gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam Generasi Z.

Anggota Komisi IX DPR RI Charles Meikiyansah berpendapat, meroketnya angka PHK akan merusak perekonomian nasional ke depan.

"Polemik susahnya Gen Z mencari pekerjaan itu memang harus dibahas lebih komprehensif ya. Apa masalah yang sebenarnya dan bagaimana cara mengatasinya, agar segera mendapat solusi untuk generasi muda ini," kata Charles kepada wartawan, Jumat (9/8).


Data dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyebut pengangguran di Indonesia menempati peringkat pertama di ASEAN. Ini menunjukkan bahwa klaim pemerintah ihwal ekonomi nasional stabil patut disangkal.

“Pemerintah selalu mengklaim bahwa perekonomian Indonesia menguat dan baik-baik saja. Tapi pada faktanya masih banyak pengangguran di Indonesia dan itu harus diatasi agar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” kata Charles.

Charles juga menyoroti isu Gen Z yang sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini membuat miris mengingat seharusnya Gen Z saat ini berada dalam usia produktif.

"Ini kan ramai di media sosial, Gen Z sulit mendapat kerja karena kebijakan dan syarat mendapat pekerjaan terlalu sulit. Pemerintah harus beri atensi lebih dan segera temukam solusinya," demikian Charles.

IMF mencatat angka pengangguran di Indonesia berada di level rawan dengan tingkat pengangguran mencapai 5,2 persen. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, angka tersebut menempati posisi pertama.

Meski berdasarkan laporan Kementerian Keuangan kondisi perekonomian Indonesia tumbuh dengan baik pada triwulan I Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 5,1 persen, namun angka pengangguran di Indonesia juga masih tinggi.



Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya