Heru Didesak Tarik Lagi PMD Tak Terserap

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono didesak untuk menarik kembali dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMD) bagi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum terserap ke dalam kas daerah.

Demikian dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (8/8).

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan PMD dalam RAPBD 2024 hingga Rp7,90 triliun untuk empat BUMD. Yakni, untuk PT Jakarta Propertindo sebesar Rp2,18 triliun, PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp4,7 triliun, PT Penjamin Kredit Daerah sebesar Rp200 miliar, dan PT Jakarta Industrial Estate, Pulo Gadung sebesar Rp225 miliar.

"Untuk dana PMD yang peruntukannya belum terserap dan masih ditampung dalam rekening BUMD penerima agar dapat dikembalikan ke kas daerah," kata Ali.

Meski demikian, ungkapnya, BUMD terkait masih bisa mengajukan kembali PMD jika suntikan modal itu masih dibutuhkan melalui permohonan realokasi PMD pada periode berikutnya.

Penarikan PMD ke kas daerah, tegas anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu, diperlukan agar bisa mencegah penyalahgunaan PMD oleh oknum tertentu yang bukan peruntukkannya.

"Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan dana PMD dipergunakan di luar peruntukannya dan untuk membiayai operasional BUMD karena pada hakikatnya PMD merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat," demikian Ali.