Berita

Natalius Pigai/Ist

Politik

Natalius Pigai Ingin Kemendes PDTT Dipercaya Kemenkeu

JUMAT, 09 AGUSTUS 2024 | 00:46 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Aktivis HAM asal Papua Natalius Pigai mendapat undangan dalam Rapat Paripurna Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) pada Rabu (7/8) lalu.

Rapat yang dihadiri oleh Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar beserta jajarannya yang terdiri dari wakil menteri, sekjen dan seluruh dirjen serta pejabat eselon II Kemendes itu, Pigai dengan lantang mengemukakan pemikirannya dalam penguatan desa.

Dia mengupas mengenai pembangunan knowledge pada seluruh perangkat desa dan SDM masyarakatnya yang mumpuni. Kemudian memiliki skill (kemampuan) berupa keterampilan dan selanjutnya attitude (tingkah laku) yang baik.


“Jadi disingkat KSA (knowledge, skills, attitude). Jadi tiga aspek ini yang harus benar-benar menjadi perhatian kementerian. Bagaimana penguatan kapasitas, personel sistem termasuk anggaran. Kedua bagaimana mengembangkan memberdayakan bangunan dari KSA,” kata Pigai dalam keterangan yang dikutip RMOL, Kamis (8/8).    

Menurut dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengucurkan anggaran pembangunan desa kerap tidak percaya dengan kemampuan kementerian ini.

“Ada nggak kementerian menciptakan UPT-UPT yang mendorong orang-orang desa memiliki skill yang terampil, siap kerja memiliki kemampuan, ada nggak? Ada nggak UPT-UPT yang mendorong orang-orang yang memiliki etos kerja yang bagus. Kalau kita sendiri tidak bisa menjual sebagai penerima anggaran dari Kementerian Keuangan dan DPR, yaah mereka hanya bilang ‘kamu hanya Rp2,5 triliun, tidak bisa meningkat,” jelasnya.

Maka dari itu, Pigai mendorong agar Kemendes dan PDTT menunjukan komitmen dalam mengimplementasikan UU Desa.   

“Karena itulah kenapa Kemenkeu tidak percaya dengan sumber daya yang ada. Makannya itu kami mendorong agar mereka percaya. Saya punya keyakinan agar meyakinkan mereka bahwa kami bisa, kami memiliki kemampuan, kami bisa menerjemahkan UU Desa dalam konteks penguatan kapasitas kelembagaan, dalam konteks pembangunan dan dalam konteks pemberdayaan,” tegasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Senin, 24 November 2025 | 17:20

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:04

DKI Rumuskan UMP 2026 Berkeadilan

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:00

PIER Proyeksikan Ekonomi RI Lebih Kuat pada 2026

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:33

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

Kemenhut Cek Kayu Gelondongan Banjir Sumatera Pakai AIKO

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:00

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana segera Diputuskan

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:35

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:28

Update Korban Banjir Sumatera: 836 Orang Meninggal, 509 Orang Hilang

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:03

KPK Pansos dalam Prahara PBNU

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:17

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Selengkapnya