Berita

Mantan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendy Choirie alias Gus Choi/RMOL

Politik

PBNU Punya Hak Evaluasi Langkah PKB

RABU, 07 AGUSTUS 2024 | 16:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendy Choirie alias Gus Choi memenuhi undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan PKB dan PBNU yang tengah memanas.

Gus Choi yang kini menjabat Ketua DPP Partai Nasdem menegaskan, PKB tidak akan pernah berdiri tanpa adanya PBNU.

"Saya katakan PKB tidak ada tanpa NU. PKB tidak ada tanpa Gus Dur. Jadi kesimpulannya PKB tidak akan pernah ada tanpa Gus Dur dan NU," kata Gus Choi saat jumpa pers di Plaza PBNU, Kramat Raya Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).


Gus Choi lalu menceritakan saat Gus Dur mengeluarkan surat tugas kepada 5 orang untuk merumuskan visi misi pendirian partai. Meski ingin mendirikan partai, Gus Dur tetap mempertahankan NU sebagai organisasi kemasyarakatan.

"Maka surat tugas itu diketuai Pak Ma'ruf Amin, lima orang, kemudian dibantu oleh sembilan orang tim asistensi, diketuai oleh Arifin Junaedi, di situ lah kemudian membuat satu Mabda Siyasi (pondasi)," lanjut dia.

Atas dasar itu, Gus Choi menyebut PKB memiliki hubungan historis, kultural, dan aspiratif dengan PBNU. PKB memiliki kewajiban untuk menjadi representasi pergerakan dan menampung aspirasi warga NU.

"Pergerakan partai yang didirikan NU ketika dia memperjuangkan gerakan politiknya di luar, harus mencerminkan aspirasi Nahdlatul Ulama," tuturnya.

Oleh karena itu, Gus Choi menyebut PBNU memiliki peran untuk mengevaluasi hingga menata ulang PKB saat ini jika diperlukan.

"NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB. Punya hak untuk mengoreksi, bukan ikut campur, bukan ikut campur, karena memang sejarahnya begitu. Punya hak evaluasi, koreksi, atau menata ulang," tandasnya.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya