Berita

Mantan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendy Choirie alias Gus Choi/RMOL

Politik

PBNU Punya Hak Evaluasi Langkah PKB

RABU, 07 AGUSTUS 2024 | 16:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendy Choirie alias Gus Choi memenuhi undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan PKB dan PBNU yang tengah memanas.

Gus Choi yang kini menjabat Ketua DPP Partai Nasdem menegaskan, PKB tidak akan pernah berdiri tanpa adanya PBNU.

"Saya katakan PKB tidak ada tanpa NU. PKB tidak ada tanpa Gus Dur. Jadi kesimpulannya PKB tidak akan pernah ada tanpa Gus Dur dan NU," kata Gus Choi saat jumpa pers di Plaza PBNU, Kramat Raya Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).


Gus Choi lalu menceritakan saat Gus Dur mengeluarkan surat tugas kepada 5 orang untuk merumuskan visi misi pendirian partai. Meski ingin mendirikan partai, Gus Dur tetap mempertahankan NU sebagai organisasi kemasyarakatan.

"Maka surat tugas itu diketuai Pak Ma'ruf Amin, lima orang, kemudian dibantu oleh sembilan orang tim asistensi, diketuai oleh Arifin Junaedi, di situ lah kemudian membuat satu Mabda Siyasi (pondasi)," lanjut dia.

Atas dasar itu, Gus Choi menyebut PKB memiliki hubungan historis, kultural, dan aspiratif dengan PBNU. PKB memiliki kewajiban untuk menjadi representasi pergerakan dan menampung aspirasi warga NU.

"Pergerakan partai yang didirikan NU ketika dia memperjuangkan gerakan politiknya di luar, harus mencerminkan aspirasi Nahdlatul Ulama," tuturnya.

Oleh karena itu, Gus Choi menyebut PBNU memiliki peran untuk mengevaluasi hingga menata ulang PKB saat ini jika diperlukan.

"NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB. Punya hak untuk mengoreksi, bukan ikut campur, bukan ikut campur, karena memang sejarahnya begitu. Punya hak evaluasi, koreksi, atau menata ulang," tandasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya