Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto diingatkan untuk tidak menyusun kabinet karena kepentingan oligarki/Istimewa

Politik

Pak Prabowo, Jangan Pilih Menteri Titipan Oligarki

RABU, 07 AGUSTUS 2024 | 13:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penyusunan anggota kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jangan sampai diisi orang-orang tidak kompeten atau titipan parpol yang sarat kepentingan politik dan bisnis para oligarki.

Hal itu disampaikan akademisi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof Sugianto, menanggapi pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membocorkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan menteri kabinetnya pada 21 Oktober 2024.

Gurubesar Hukum Tata Negara tersebut meminta Prabowo menempatkan orang-orang profesional sebagai pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan untuk memakmurkan ratusan juta rakyat dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


"Untuk mendukung program kerja Presiden terpilih menyusun kabinet diisi orang orang hebat dan berintegritas dari kalangan profesional yang bukan politisi," ujarnya, dikutip RMOLJabar, Selasa (7/8). 

Prof Sugianto menegaskan, banyak figur hebat yang mampu mengawal dan bekerja bareng yang sehati dan seirama untuk bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan NKRI yang rakyatnya sejahtera. Dengan kata lain bukan figur titipan yang hanya untuk membahagiakan para oligarki. 

"Saya yakin Prabowo pastinya sudah membidik figur-figur mumpuni dari berbagai kalangan politisi, profesional, akademisi, ASN, TNI, dan Polri," imbuhnya. 

Menurutnya, pascarevisi UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, Presiden terpilih akan menambah susunan kabinet tertentu dalam pemerintahan Prabowo Gibran dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.

"Kabinet harus diisi putra putri terbaik yang berwawasan global sesuai tuntutan menuju Indonesia Emas 2045 dengan ekonomi kuat rakyat sejahtera melanjutkan era kepemimpinan Jokowi-Maruf," tutupnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya