Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto diingatkan untuk tidak menyusun kabinet karena kepentingan oligarki/Istimewa

Politik

Pak Prabowo, Jangan Pilih Menteri Titipan Oligarki

RABU, 07 AGUSTUS 2024 | 13:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penyusunan anggota kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jangan sampai diisi orang-orang tidak kompeten atau titipan parpol yang sarat kepentingan politik dan bisnis para oligarki.

Hal itu disampaikan akademisi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof Sugianto, menanggapi pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membocorkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan menteri kabinetnya pada 21 Oktober 2024.

Gurubesar Hukum Tata Negara tersebut meminta Prabowo menempatkan orang-orang profesional sebagai pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan untuk memakmurkan ratusan juta rakyat dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


"Untuk mendukung program kerja Presiden terpilih menyusun kabinet diisi orang orang hebat dan berintegritas dari kalangan profesional yang bukan politisi," ujarnya, dikutip RMOLJabar, Selasa (7/8). 

Prof Sugianto menegaskan, banyak figur hebat yang mampu mengawal dan bekerja bareng yang sehati dan seirama untuk bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan NKRI yang rakyatnya sejahtera. Dengan kata lain bukan figur titipan yang hanya untuk membahagiakan para oligarki. 

"Saya yakin Prabowo pastinya sudah membidik figur-figur mumpuni dari berbagai kalangan politisi, profesional, akademisi, ASN, TNI, dan Polri," imbuhnya. 

Menurutnya, pascarevisi UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, Presiden terpilih akan menambah susunan kabinet tertentu dalam pemerintahan Prabowo Gibran dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.

"Kabinet harus diisi putra putri terbaik yang berwawasan global sesuai tuntutan menuju Indonesia Emas 2045 dengan ekonomi kuat rakyat sejahtera melanjutkan era kepemimpinan Jokowi-Maruf," tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya