Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto diingatkan untuk tidak menyusun kabinet karena kepentingan oligarki/Istimewa

Politik

Pak Prabowo, Jangan Pilih Menteri Titipan Oligarki

RABU, 07 AGUSTUS 2024 | 13:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penyusunan anggota kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jangan sampai diisi orang-orang tidak kompeten atau titipan parpol yang sarat kepentingan politik dan bisnis para oligarki.

Hal itu disampaikan akademisi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof Sugianto, menanggapi pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membocorkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan menteri kabinetnya pada 21 Oktober 2024.

Gurubesar Hukum Tata Negara tersebut meminta Prabowo menempatkan orang-orang profesional sebagai pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan untuk memakmurkan ratusan juta rakyat dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


"Untuk mendukung program kerja Presiden terpilih menyusun kabinet diisi orang orang hebat dan berintegritas dari kalangan profesional yang bukan politisi," ujarnya, dikutip RMOLJabar, Selasa (7/8). 

Prof Sugianto menegaskan, banyak figur hebat yang mampu mengawal dan bekerja bareng yang sehati dan seirama untuk bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan NKRI yang rakyatnya sejahtera. Dengan kata lain bukan figur titipan yang hanya untuk membahagiakan para oligarki. 

"Saya yakin Prabowo pastinya sudah membidik figur-figur mumpuni dari berbagai kalangan politisi, profesional, akademisi, ASN, TNI, dan Polri," imbuhnya. 

Menurutnya, pascarevisi UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, Presiden terpilih akan menambah susunan kabinet tertentu dalam pemerintahan Prabowo Gibran dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.

"Kabinet harus diisi putra putri terbaik yang berwawasan global sesuai tuntutan menuju Indonesia Emas 2045 dengan ekonomi kuat rakyat sejahtera melanjutkan era kepemimpinan Jokowi-Maruf," tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya