Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto diingatkan untuk tidak menyusun kabinet karena kepentingan oligarki/Istimewa

Politik

Pak Prabowo, Jangan Pilih Menteri Titipan Oligarki

RABU, 07 AGUSTUS 2024 | 13:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penyusunan anggota kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jangan sampai diisi orang-orang tidak kompeten atau titipan parpol yang sarat kepentingan politik dan bisnis para oligarki.

Hal itu disampaikan akademisi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof Sugianto, menanggapi pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membocorkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan menteri kabinetnya pada 21 Oktober 2024.

Gurubesar Hukum Tata Negara tersebut meminta Prabowo menempatkan orang-orang profesional sebagai pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan untuk memakmurkan ratusan juta rakyat dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


"Untuk mendukung program kerja Presiden terpilih menyusun kabinet diisi orang orang hebat dan berintegritas dari kalangan profesional yang bukan politisi," ujarnya, dikutip RMOLJabar, Selasa (7/8). 

Prof Sugianto menegaskan, banyak figur hebat yang mampu mengawal dan bekerja bareng yang sehati dan seirama untuk bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan NKRI yang rakyatnya sejahtera. Dengan kata lain bukan figur titipan yang hanya untuk membahagiakan para oligarki. 

"Saya yakin Prabowo pastinya sudah membidik figur-figur mumpuni dari berbagai kalangan politisi, profesional, akademisi, ASN, TNI, dan Polri," imbuhnya. 

Menurutnya, pascarevisi UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, Presiden terpilih akan menambah susunan kabinet tertentu dalam pemerintahan Prabowo Gibran dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.

"Kabinet harus diisi putra putri terbaik yang berwawasan global sesuai tuntutan menuju Indonesia Emas 2045 dengan ekonomi kuat rakyat sejahtera melanjutkan era kepemimpinan Jokowi-Maruf," tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya