Berita

Ilustrasi permukiman kumuh di Jakarta/Ist

Politik

PDIP Soroti Ketimpangan Sosial di Jakarta Makin Tajam

RABU, 07 AGUSTUS 2024 | 10:40 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta mengatasi kesenjangan sosial yang diakibatkan karena ketimpangan pembangunan.

Demikian dikatakan Anggota Fraksi PDI Perjuangan Boyke Hasiholan Simanjuntak saat menyampaikan pandangan atas usulan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jakarta tahun 2025-2045. 

“Fraksi PDI Perjuangan menemukan kecenderungan anomali pada kota-kota di Asia Tenggara yang tampak kian modern namun kian memperlebar jurang kesenjangan,” kata Boyke dikutip Rabu (7/8).


Sebab, menurut Boyke, masih banyak ditemukan ketimpangan di Jakarta. Seperti kota beranjak modern, namun di sisi lain perilaku sebagian warga masih tradisional.

Terlihat juga sektor formal berkembang, tetapi sektor informal masih bertahan. Lalu apartemen dan rumah susun berkembang sporadis, tetapi perkampungan, perumahan kumuh, serta perumahan liar masih merebak.

Oleh karena itu, Boyke berharap rencana tata ruang dan rencana pembangunan jangka panjang kota Jakarta harus berjalan beriringan dan merangkul seluruh lapisan masyarakat.

Sehingga, lanjut Boyke, tak ada lagi kesenjangan sosial dan juga harus berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Kita semua harus merangkul dua kubu tersebut, jangan mengutamakan yang satu dan mengabaikan yang lain," demikian Boyke.



Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya