Berita

Ilustrasi/RMOL-Erin

Bisnis

Gara-gara Impor Tekstil Ilegal, Negara Dirugikan Rp6,2 Triliun

RABU, 07 AGUSTUS 2024 | 08:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Impor tekstil ilegal telah sangat merugikan negara. Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan, setiap tahunnya negara telah kehilangan pendapatan hingga Rp6,2 triliun akibat adanya impor ilegal ini.

Plt. Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Temmy Setya Permana memaparkan, negara kehilangan pendapatan dari pajak sebesar Rp1,4 triliun per tahun. Sedangkan kerugian dari sisi bea cukai mencapai Rp4,8 triliun per tahun. 

“Banyaknya barang masuk yang tidak tercatat tanpa bea masuk ini akan mendistorsi harga di pasar karena harga pakaian impor ini dijual dengan harga yang sangat murah,” kata Temmy dalam diskusi media di Jakarta, dikutip Rabu (7/8).

Impor tekstil ilegal juga berpotensi menyebabkan kehilangan serapan 67 ribu tenaga kerja dengan total pendapatan karyawan Rp2 triliun per tahun, serta kehilangan potensi PDB multi sektor TPT sebesar Rp11,83 triliun per tahun.

Kemenkop UKM pun merekomendasikan kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar 200 persen untuk produk tekstil dengan memperhatikan pembatasan hanya untuk produk yang dikonsumsi akhir, seperti pakaian jadi, aksesoris, dan alas kaki. 

Kemenkop UKM juga mendukung usulan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tentang insentif restrukturisasi mesin yang diberikan melalui perbankan dalam bentuk pembebasan bea impor terhadap mesin.

Populer

Menkeu: Inggris Bangkrut, Kondisi Keuangan Hancur

Minggu, 28 Juli 2024 | 17:54

Inilah 3 Kandidat Kepala Badan Penerimaan Negara

Jumat, 02 Agustus 2024 | 16:13

Pemindahan Ibu Kota Negara Ambisi Picik Jokowi

Sabtu, 27 Juli 2024 | 01:29

Identitas Tersangka Korupsi Rp3,451 Triliun: Enam Petinggi LPEI, Satu Swasta

Kamis, 01 Agustus 2024 | 10:11

GMPH Desak KPK Usut Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan Cak Imin

Senin, 29 Juli 2024 | 12:54

60 Pegawai Main Judol, Pimpinan KPK: Cuma Iseng

Jumat, 02 Agustus 2024 | 08:23

Edi Slamet Irianto, Kandidat Kepala BPN Berjuluk Hand of Midas

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 11:32

UPDATE

Polri di Bawah Kementerian Lebih Lentur dan Efisien

Rabu, 07 Agustus 2024 | 03:48

Imbas Kapal Terbakar, Pemerintah Didorong Segera Evaluasi Pelni

Rabu, 07 Agustus 2024 | 03:23

Tiga Pelaku Pengeboman Ikan Diringkus di Banggai Laut

Rabu, 07 Agustus 2024 | 02:58

BHS Kritisi Usul Muhadjir soal Opsi Nasi Jagung di Program Makan Gratis

Rabu, 07 Agustus 2024 | 02:44

Kasus BCA dan BLBI Tak Pernah Tersentuh Hukum

Rabu, 07 Agustus 2024 | 02:01

Menggapai Asa Budidaya Lobster di Jembrana

Rabu, 07 Agustus 2024 | 01:43

Kawal Kasus Kematian Afif Maulana, DPR Tegaskan Tidak Ada Kompromi

Rabu, 07 Agustus 2024 | 01:16

DPR Dorong Pertamina Naikan Harga BBM Non Subsidi

Rabu, 07 Agustus 2024 | 01:00

Masyarakat Makin Aman Jika Polri di Bawah Kemendagri

Rabu, 07 Agustus 2024 | 00:43

Jika KIM Plus Terbentuk, Langkah RK Duduki Jakarta Terbentang

Rabu, 07 Agustus 2024 | 00:16

Selengkapnya