Berita

PKB Sumsel ikut melaporkan mantan Sekjen PKB Lukman Edy ke Polda Sumsel/Istimewa

Politik

PKB Sumsel Ikut Laporkan Lukman Edy ke Polisi

SELASA, 06 AGUSTUS 2024 | 17:41 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan mantan Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy, semakin memanas. Setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melaporkan Lukman Edy ke Bareskrim, sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB juga melakukan hal yang sama. 

Salah satunya, DPW PKB Sumsel yang melaporkan Lukman Edy ke Polda Sumsel pada Selasa siang (6/8). Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPW PKB melalui Wakil Ketua DPW Antoni Toha, didampingi Sekretaris DPW PKB Nasrul Halim dan kader lainnya. 

"Sudah kami laporkan ke unit sentral Polda Sumsel," kata Antoni Toha saat ditemui RMOLSumsel di Polda Sumsel, Selasa (6/8).


Antoni menjelaskan, pernyataan Lukman Edy tentang Ketua PKB Muhaimin Iskandar dianggap sebagai bentuk ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap pimpinan maupun institusi partai. 

"Kami bersama dengan tim advokasi DPW melaporkan Lukman Edy yang menyebarkan berita yang dikonsumsi oleh publik, yang itu membahayakan sebagai ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, UU IT," ujarnya.

Menurut Antoni, apa yang disampaikan Edy sudah sangat menyakitkan hati para kader PKB secara nasional. 

"Kami minta laporan ini diproses hukum, apakah itu di Bareskrim atau di Polda. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polisi," tegas Antoni.

Sementara itu, Sekretaris DPW PKB Sumsel, Nasrul Halim menambahkan, pada Rabu besok (7/8), DPC PKB se-Indonesia juga akan membuat laporan ke masing-masing Polres, termasuk di Sumsel.

Pernyataan bekas Sekjen PKB Lukman Edy di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, pada Rabu (31/7), yang menyoroti kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di PKB memicu gejolak di kalangan kader. Lukman Edy menyebut bahwa PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin secara sistematis telah mengurangi peran dan kewenangan para kiai.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya