Berita

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar/RMOL

Politik

Pertanyakan Koalisi Besar, Cak Imin Bawa-bawa "KIM Jong-un"

SELASA, 06 AGUSTUS 2024 | 15:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembentukan koalisi menjadi strategi yang banyak dilakukan partai politik untuk memperoleh kekuatan politik yang cukup demi memenangkan pemilihan umum.

Pertanyaannya, apakah koalisi yang sudah dibentuk dalam pilpres akan sama dengan koalisi pada pilkada nanti?

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, memberikan tanggapannya terkait upaya Koalisi Indonesia Maju (KIM) membangun koalisi besar di Pilgub Jakarta 2024.


"Sampai hari ini, saya nggak ngerti KIM Plus itu apa? Pilkada itu semua pihak ya sama," kata Cak Imin di markas PKB, Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).

Muhaimin menegaskan, PKB terbuka terhadap kemungkinan kolaborasi dengan berbagai partai politik dalam menghadapi Pilkada Jakarta.

Pada dasarnya koalisi dalam pilpres dan pilkada memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk merebut kekuasaan. Meskipun tujuannya sama, namun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan koalisi dalam kedua konteks ini bisa berbeda.

Dalam pilpres, koalisi seringkali melibatkan partai politik yang memiliki basis dukungan yang luas di tingkat nasional. 

Sementara dalam pilkada, koalisi bisa jauh lebih fleksibel, dan dapat melibatkan partai-partai politik kecil atau partai lokal yang memiliki kepentingan spesifik di tingkat daerah.

"Jadi enggak ada KIM, enggak ada 'Jong-un', 'Kimchi' juga nggak ada. Pokoknya bagi kami itu semua partai sama," pungkas Cak Imin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya