Berita

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Herman Hery, menghadiri pemeriksaan KPK, Senin (5/8)/Tempo

Politik

PMII Berharap KPK Tidak jadi Alat Politik pada Pemeriksaan Herman Hery

SELASA, 06 AGUSTUS 2024 | 12:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Hasnu Ibrahim, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjadi alat politik dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Di mana KPK telah memeriksa anggota DPR RI Fraksi PDIP, Herman Hery, sebagai saksi dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) presiden untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial RI tahun 2020.

"Ini kasus lama yang kemudian seolah-olah ditarik dalam kepentingan politik praktis demi memuaskan selera orang tertentu, bukan berdiri pada keadilan hukum dan kepastian hukum," jelas Hasnu, melalui keterangannya kepada redaksi, Selasa (6/8).


Kinerja KPK, lanjut Hasnu, belakangan ini terlihat buruk di mata publik. Sebab, lembaga antirasuah ini telah menjadi alat politik demi menghukum bagi pejabat publik yang berseberangan dengan kepentingan politik kelompok yang kuat kuasanya.

"Kinerja KPK makin anjlok, indeks prestasinya tak kelihatan. Hal ini diperparah dengan rusaknya standar integritas, profesionalitas, kemudian budaya hukum dan etika hukum di dalam tubuh lembaga KPK itu sendiri," tegas Hasnu.

Hasnu menambahkan, penting bagi publik untuk mengawal ketat soal upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK demi memuaskan kepentingan atau selera orang tertentu, bukan berpijak pada keadilan hukum dan kepastian hukum sesuai cita-cita kolektif pendirian KPK sebagai anak kandung Reformasi.

"Kami mendorong agar ke depannya, KPK harus dibenahi ulang, mulai dari pimpinan komisionernya, restorasi kelembagaannya, dan mendesain ulang budaya serta etika kelembagaan. Agar KPK tidak lagi menjadi alat politik kelompok tertentu," tegas  Hasnu yang juga Calon Ketua Umum PB PMII periode 2024-2027.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya