PMII Berharap KPK Tidak jadi Alat Politik pada Pemeriksaan Herman Hery

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Hasnu Ibrahim, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjadi alat politik dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Di mana KPK telah memeriksa anggota DPR RI Fraksi PDIP, Herman Hery, sebagai saksi dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) presiden untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial RI tahun 2020.

"Ini kasus lama yang kemudian seolah-olah ditarik dalam kepentingan politik praktis demi memuaskan selera orang tertentu, bukan berdiri pada keadilan hukum dan kepastian hukum," jelas Hasnu, melalui keterangannya kepada redaksi, Selasa (6/8).

Kinerja KPK, lanjut Hasnu, belakangan ini terlihat buruk di mata publik. Sebab, lembaga antirasuah ini telah menjadi alat politik demi menghukum bagi pejabat publik yang berseberangan dengan kepentingan politik kelompok yang kuat kuasanya.

"Kinerja KPK makin anjlok, indeks prestasinya tak kelihatan. Hal ini diperparah dengan rusaknya standar integritas, profesionalitas, kemudian budaya hukum dan etika hukum di dalam tubuh lembaga KPK itu sendiri," tegas Hasnu.

Hasnu menambahkan, penting bagi publik untuk mengawal ketat soal upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK demi memuaskan kepentingan atau selera orang tertentu, bukan berpijak pada keadilan hukum dan kepastian hukum sesuai cita-cita kolektif pendirian KPK sebagai anak kandung Reformasi.

"Kami mendorong agar ke depannya, KPK harus dibenahi ulang, mulai dari pimpinan komisionernya, restorasi kelembagaannya, dan mendesain ulang budaya serta etika kelembagaan. Agar KPK tidak lagi menjadi alat politik kelompok tertentu," tegas  Hasnu yang juga Calon Ketua Umum PB PMII periode 2024-2027.