Berita

Ilustrasi/RMOL-erin

Tekno

Google Dinyatakan Terbukti Melanggar Undang-undang Antimonopoli AS

SELASA, 06 AGUSTUS 2024 | 10:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) Google dinyatakan melanggar undang-undang antimonopoli karena menghabiskan miliaran dolar untuk menciptakan monopoli ilegal dan menjadi mesin pencari default dunia.

Keputusan tersebut disampaikan hakim Distrik Washington, DC Amit Mehta, pada Senin (5/8) waktu setempat.

“Pengadilan mencapai kesimpulan berikut: Google adalah perusahaan monopoli, dan telah bertindak sebagai perusahaan untuk mempertahankan monopolinya," kata Mehta, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (6/8).


Putusan ini membuka jalan bagi persidangan kedua untuk menentukan kemungkinan perbaikan, yang mungkin termasuk pembubaran induk perusahaan Google, Alphabet yang akan mengubah lanskap dunia periklanan daring yang telah didominasi Google selama bertahun-tahun.

Ini juga sekaligus menjadi lampu hijau bagi penegak antimonopoli AS yang agresif untuk menuntut Big Tech, sebuah sektor yang telah mendapat kecaman dari seluruh spektrum politik.

Tahap "penyelesaian" bisa berlangsung lama, diikuti oleh kemungkinan banding ke Pengadilan Banding AS, Pengadilan Distrik Columbia, dan Mahkamah Agung AS. Pertikaian hukum kemungkinan akan berlangsung hingga tahun depan, atau bahkan 2026.

Saham Alphabet turun 4,5 persen pada Senin di tengah penurunan saham teknologi secara luas akibat anjloknya pasar saham yang dipengaruhi kekhawatiran resesi.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya