Berita

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Untuk Keadilan Rakyat menggeruduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Ist

Hukum

Geruduk Gedung KPK

Amalan Rakyat Desak Dugaan Penyimpangan Kuota Haji Digas

SENIN, 05 AGUSTUS 2024 | 14:41 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Untuk Keadilan Rakyat melaporkan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan penyimpangan kuota haji ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka menyerahkan satu bundel bukti data dugaan KKN kuota haji di Kementerian Agama RI. 

"Kasus kuota haji ini telah menyita perhatian publik hingga DPR RI membentuk Pansus Haji untuk melakukan penyelidikan," kata koordinator Amalan Rakyat, Raffi kepada wartawan, Senin (5/8).

Lebih lanjut Raffi mengatakan, Menag Yaqut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat kebijakan sendiri terkait kuota haji tanpa keterlibatan DPR. 

"Sekali lagi saya tegaskan di dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 64 ayat 2 bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota Haji Indonesia," ujar Raffi. 

Jadi sesuai ketentuan undang-undang, dari total 241.000 Jemaah, diambil 8 persen seharusnya kuota haji khusus adalah 19.280 jemaah. 

"Eh malah ini Gus Yaqut menetapkan kuota haji khusus sebesar 27.680. Berarti ada kuota haji reguler 8.400 yang digeser ke kuota khusus. Ini jelas perbuatan melawan hukum," kata Raffi.

"Tunggu apa lagi. Seharusnya KPK sebagai segera memeriksa Menag Yaqut," sambungnya. 

Sebelumnya, Menag Yaqut sudah dilaporkan oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu, Front Pemuda Anti Korupsi dan Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Jayakarta.  Mereka mendorong agar KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan KKN kuota haji.


Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya