Berita

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Ist

Politik

Aktivis Poros DKJ: Heru Tak Becus Urus Jakarta

SENIN, 05 AGUSTUS 2024 | 11:55 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Hampir dua tahun memimpin, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terbukti tidak becus bekerja. 

"Sampai saat ini publik tidak tahu apa dikerjakan Heru Budi Hartono untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan rakyat di Jakarta," kata Koordinator Presidium Poros Dewan  Kajian Jakarta (DKJ) Hasan Assegaf dalam keterangannya, Senin (5/8).

Menurut Hasan, kehadiran Heru Budi Hartono tidak membawa dampak kemajuan serta perbaikan terhadap nasib warga Jakarta.


"Sejumlah data dan fakta menunjukan ketimpangan pembangunan di Jakarta nyata dirasakan warga," kata Hasan.

Hasan mendorong Heru mengfungsikan mimbar podium Balai Kota sebagai sarana komunikasi publik. Tujuannya untuk menjelaskan berbagai kebijakan dan arah pembangunan Jakarta yang sedang dan akan dilaksanakan Pemprov DKI.

Selain itu, Hasan meminta Heru segera membenahi kualitas pelayanan publik Pemprov DKI dan tata kelola BUMD, khususnya Transjakarta dan Jakarta Propertindo (Jakpro), maupun perusahan swasta yang beroperasi di Jakarta.

Hasan juga mengingatkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat PHK di Jakarta melonjak bila dibandingkan tahun 2023 yang hanya tercatat 683 orang.

Angka PHK di Jakarta mencapai 7.469 orang. Ini terjadi pada periode Januari 2024 sampai Juni 2024 atau mengalami lonjakan 994 persen.

"Lantas dimana keberpihakan Heru Budi Hartono terhadap ribuan nasib para pekerja yang terdampak PHK. Omong kosong!" tegas Hasan.





Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya