Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK/RMOL

Bisnis

Himbara Perlu Mengedukasi UMKM Terkait KUR

SENIN, 05 AGUSTUS 2024 | 05:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara diminta jangan mempersulit para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM) dalam mendapatkan KUR (kredit usaha rakyat). 

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menegaskan kepada bank-bank BUMN untuk turut aktif mengedukasi pelaku UMKM dalam memperoleh skema pembiayaan.

"Harus ada edukasi ke UMKM, tetap harus ada proses seleksi, tapi jangan mempersulit dengan berbagai persyaratan administrasi yang banyak. Apalagi sampai soal (meminta) jaminan," ujar Amin dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu (4/8).
 

 
Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan, KUR bagi UMKM sudah dijamin oleh instansi penjamin, askrindo dan jamkrindo, sehingga bank tidak perlu khawatir untuk memberikan KUR kepada UMKM. 

Selain itu dia menilai UMKM saat ini posisinya sangat strategis, ada 64 jutaan orang yang terlibat di dalamnya. 

Pasalnya, sektor usaha rakyat itu mampu menyerap tenaga kerja bisa sampai 97 persen. Sedangkan dari sisi kontribusi terhadap pendapatan negara, lewat PDB yang mencapai lebih dari 60 persen.
 
“Tidak hanya itu, UMKM saat ini juga tengah mengalami tantangan, oleh serbuan produk-produk luar negeri (impor) di era digitalisasi seperti sekarang ini, baik legal maupun ilegal,” tegasnya.
 
Meski demikian, Legislator Dapil Jawa Timur IV ini menambahkan, bukan juga KUR itu bisa didapat dengan begitu saja. Sehingga macet, lalu diganti begitu saja oleh Askrindo-Jamkrindo. 

Namun memang harus ada edukasi dari bank himbara, sehingga solusi bersama yang memuaskan seluruh pihak.
 
"Kita akan terus kawal dan kita akan selalu ingatkan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) terkait KUR ini.Belajar dari apa yang terjadi di PT PNM (Permodalan Nasional Madani) ya, dengan rasio NPL (Non Performing Loan) sangat rendah di bawah 1 persen tapi bisa terus menyalurkan kredit, dan survive hingga saat ini," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya