Berita

Para demonstran membawa tongkat menduduki jalan selama protes menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, menyusul protes reformasi kuota oleh mahasiswa, di Dhaka pada Minggu, 4 Agustus 2024/Reuters

Dunia

Demonstran Anti Sheikh Hasina Bentrok dengan Polisi, 27 Tewas

MINGGU, 04 AGUSTUS 2024 | 19:00 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Gelombang protes terbaru yang digelar ribuan warga Bangladesh di ibu kota Dhaka pada Minggu (4/8) berakhir rusuh hingga memakan puluhan korban jiwa.

Mereka berkumpul untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina yang sudah 15 tahun berkuasa.

Mengutip Nikkei Asia, sedikitnya 27 orang tewas dan banyak yang terluka setelah para pendemo bentrok dengan polisi yang berusaha menertibkan situasi dengan menembakkan gas air mata dan melemparkan granat kejut.


Mengetahui kericuhan tersebut, Kementerian Dalam Negeri Bangladesh menetapkan jam malam nasional tanpa batas waktu mulai pukul 18.00 waktu setempat.

Ini merupakan keputusan pertama yang diambil pemerintah sejak protes mematikan yang melibatkan mahasiswa bulan lalu.

Dua pekerja konstruksi tewas dalam perjalanan menuju tempat kerja dan 30 orang terluka di distrik pusat Munsiganj, selama bentrokan tiga arah antara pengunjuk rasa, polisi, dan aktivis partai berkuasa, kata para saksi.

"Mereka dibawa ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia dengan luka tembak," kata Abu Hena Mohammad Jamal, pengawas rumah sakit distrik tersebut.

Polisi mengatakan mereka tidak melepaskan tembakan. Tetapi ketika beberapa bahan peledak rakitan diledakkan dan area tersebut berubah menjadi medan pertempuran.

Di distrik timur laut Pabna, sedikitnya tiga orang tewas dan 50 orang terluka selama bentrokan antara pengunjuk rasa dan aktivis Liga Awami yang berkuasa.

Menurut pejabat rumah sakit nasional, dua orang lagi tewas dalam kekerasan di distrik utara Bogura, dan 20 orang tewas di sembilan distrik lainnya.

Menteri Kesehatan Samanta Lal Sen mendapat laporan bahwa kerusuhan telah mencapai lokasi rumah sakit.

Dikatakan bahwa sekelompok orang merusak rumah sakit perguruan tinggi kedokteran dan membakar kendaraan, termasuk ambulans di Dhaka.

"Serangan terhadap rumah sakit tidak dapat diterima. Semua orang harus menahan diri dari tindakan ini," tegas Lal Sen.

Untuk kedua kalinya selama protes baru-baru ini, pemerintah menutup layanan internet berkecepatan tinggi, kata operator seluler, sementara platform media sosial Facebook dan WhatsApp tidak tersedia.

Bulan lalu, sedikitnya 150 orang tewas, ribuan orang terluka, dan sekitar 10.000 orang ditangkap dalam kekerasan yang dipicu oleh demonstrasi yang dipimpin oleh kelompok mahasiswa yang memprotes kuota untuk pekerjaan pemerintah.

Protes terhenti setelah Mahkamah Agung membatalkan sebagian besar kuota, tetapi mahasiswa kembali turun ke jalan dalam protes sporadis minggu lalu, menuntut keadilan bagi keluarga korban yang tewas.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya