Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Pengakuan Dosa Tak Menghapus Pelanggaran Hukum Jokowi

SABTU, 03 AGUSTUS 2024 | 21:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Permintaan maaf Presiden Joko Widodo sebagai Presiden ketujuh RI yang dua periode menjabat, diperkirakan punya maksud politis dalam bentuk penghindaran terhadap penegakkan hukum setelah pensiun nanti.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Efriza mengamati, Jokowi sedang berusaha menarik hati masyarakat yang terlanjur kecewa dengan caranya memerintah.

Tetapi, dia menilai indikasi tersebut potensi dibaca sebagai gimmick politik belaka oleh masyarakat, dengan memanfaatkan acara Zikir dan Doa bersama menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).


Akibat dari gaya pencitraan yang masih dipakai, Efriza meyakini Jokowi akan menjadi bulan-bulanan masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan secara hukum pasca dia tak lagi menjabat presiden.

"Sehingga, tidak serta merta catatan pelanggaran hukum selama Jokowi memimpin akan hilang, karena pengakuan dosanya kepada publik," ujar Efriza kepada RMOL, Sabtu (3/8).

Secara komunikasi politik, Efriza tak memungkiri dampak positif bakal diterima Jokowi dari publik. Namun, penegakkan hukum menurutnya tidak bisa kendur hanya karena pencitraan.

"Sentimen positif memungkinkan diraih dirinya (Jokowi) dari publik. Tetapi bukan berarti catatan perilaku buruk, pelanggaran hukumnya akan dihapus otomatis karena pernyataan bersalahnya," tuturnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya