Berita

Perwakilan Aliansi Santri Gus Dur, Solihin saat menggelar aksi di markas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8)/Ist

Politik

Ingatkan Ketum PBNU, Aliansi Santri: Tunjukkan Kalau Santri Gus Dur, Jangan Memecah Belah

SABTU, 03 AGUSTUS 2024 | 18:19 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Aksi Aliansi Santri Gus Dur di markas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8), semata sebagai bentuk memberikan peringatan.

Perwakilan Aliansi Santri Gus Dur, Solihin memastikan, aksi tersebut sebatas mengingatkan manuver Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Sebagai anak ideologis Gus Dur, kata Solihin, seharusnya Gus Yahya bisa memimpin PBNU dengan asas keumatan bukan justru bermanuver yang memecah belah.


"Tunjukkan kalau Gus Yahya santri Gus Dur, jangan justru membangun manuver politik yang memecah belah umat dan rakyat," kata Solihin kepada wartawan, Sabtu (3/8).

Aliansi Santri Gus Dur menilai Gus Yahya telah melenceng dari ideologi perjuangan Gus Dur yang dikonsolidasikan saat Muktamar Lampung. 

Menurut Solihin, bukannya memperbaiki NU, kebijakan yang diambil Gus Yahya justru kontraproduktif dan melanggar hasil muktamar. Yang lebih menyakitkan, Gus Yahya telah mencampuri urusan internal rumah tangga pihak lain.

"Katanya tidak berpolitik praktis, tapi hari ini justru ditunjukkan dengan keputusan PBNU yang membentuk tim investigasi, itu adalah pelanggaran secara faktual. Ini offside!" tegas Solihin. 

Santri Gus Dur juga mengingatkan, jika tindakan ini tidak dihentikan, mereka akan mendukung Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk mengganti Gus Yahya dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf.

"Harus kita ingatkan Gus Yahya, kalau tidak kami dukung MLB, Gus Yahya dan sekjen harus diganti," tandas Solihin.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya