Berita

Massa aksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rumpun Muda Nusantara di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat (2/8)/Ist

Hukum

KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi Pemkab Konawe Utara

SABTU, 03 AGUSTUS 2024 | 17:33 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ratusan massa yang menamakan diri Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rumpun Muda Nusantara menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat (2/8).

Mereka mendesak KPK agar segera membentuk Satuan Tugas Investigasi Dugaan dalam Skandal Gurita Korupsi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang telah merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

Koordinator massa aksi, Irjal Ridwan mengatakan bahwa Gurita Korupsi yang diduga melibatkan Bupati Konawe Utara, Dr. H. Ir. Ruksamin. disinyalir berasal dari Program Pengadaan Website Desa (Profil Pemerintah Desa) Tahun Anggaran 2017-2018, Penggunaan Anggaran Covid-19 di tahun 2020, serta Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Perusahaan daerah (perusda) Konawe Utara dalam skandal korupsi pertambangan nikel di dalam Blok Mandiodo.


Namun untuk saat ini pihaknya fokus pada persoalan modus Pengadaan Website Desa (Profil Pemerintah Desa) Tahun Anggaran 2017-2018.

“Setidaknya dalam hasil analisa data dan informasi yang kami miliki, dari total 159 pemerintah desa di Kabupaten Konawe Utara terdapat 145 Desa yang disinyalir menjadi korban pungli modus pengadaan Pembuatan Website Desa (Profil Desa) yang dilakukan oleh oknum pemerintah kabupaten konawe utara pada tahun anggaran 2017-2018 yang hingga saat ini belum terealisasikan," ucap Irjal dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (3/8).

Lebih lanjut, Irjal memaparkan bahwa 145 desa yang menjadi korban pungli modus pengadaan Pembuatan Website Desa (Profil Desa) yang dilakukan oleh oknum pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada tahun anggaran 2017-2018 dengan tarif yang bervariatif dapat ditotalkan bahwa dana hasil pungli yang mengalir pada pemerintah daerah Konawe Utara berjumlah Rp5,6 miliar.

“Tarif pungli kepada 145 desa dengan modus pengadaan Pembuatan Website Desa (Profil Desa) sangat bervariatif, berkisar 15 hingga 40 juta rupiah yang kemudian jika ditotalkan akan berjumlah 5,6 Miliar Rupiah, angka itulah yang diduga mengalir ke kantor pribadi oknum pejabat Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara," paparnya

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pihaknya telah menyodorkan sejumlah nama-nama yang diduga terlibat dalam skandal pengadaan Pembuatan Website Desa (Profil Desa) Kabupaten Konawe Utara.

“Kami telah menyerahkan sejumlah nama yang erat kaitannya terlibat dalam skandal pengadaan Pembuatan Website Desa (Profil Desa) Kabupaten Konawe Utara, dan itu melibatkan sejumlah petinggi pemerintah," ungkapnya

Sementara itu pihak KPK berjanji akan segera menidaklanjuti laporan aduan DPP Rumpun Nusantara tersebut.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya