Edi Slamet Irianto, Kandidat Kepala BPN Berjuluk Hand of Midas

Pemerintah sedang mematangkan pembentukan badan baru bernama Badan Penerimaan Negara (BPN). Lembaga gagasan Prabowo Subianto ini bahkan sudah masuk dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Sumber dari Istana mengatakan, sudah ada tiga kandidat yang akan disaring menjadi Kepala BPN. Salah satu sosok yang masuk radar menjadi Kepala BPN adalah Gurubesar Politik Hukum Pajak, Edi Slamet Irianto.

Edi Slamet merupakan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara.

Bidang perpajakan bukan hal baru bagi Edi Slamet. Ia punya latar belakang akademik lengkap, mulai dari sarjana ekonomi akuntansi, sarjana hukum, magister sain administrasi dan kebijakan perpajakan, magister hukum, hingga doktor ilmu administrasi UGM.

Karier di pemerintahan juga cukup mumpuni, khususnya di bidang perpajakan. Edi Slamet pernah menjabat beberapa posisi di Kementerian Keuangan.

Mulai dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Dirjen Pajak; Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara; Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II; Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I; Kepala Subdit Potensi Perpajakan.

Kemudian Kepala KPP Penanaman Modal Asing IV; Kepala Subdit Perencanaan Pemeriksaan; hingga menjadi Pejabat Pemeriksa Pajak di lingkungan Kemenkeu.

Rekam jejaknya juga cukup apik dengan belum pernah terkait masalah hukum karena fraud hingga selalu mencapai realisasi penerimaan di atas target yang ditetapkan.

Edi Slamet bahkan dijuluki bertangan midas (hand of midas)
Edi Slamet menjadi satu di antara tiga kandidat yang masuk radar Kepala BPN yang nantinya beroperasi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Dua sosok lainnya adalah Anggito Abimanyu dan Mukhamad Misbakhun.

Sumber redaksi dari Istana, Edi Slamet sudah melakukan presentasi di Kemenkeu bersama dengan Anggito Abimanyu.

Di sisi lain, BPN masuk ke dalam 8 Program Hasil Cepat Terbaik Prabowo dan Gibran. BPN diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri.

BPN nantinya akan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan.