Berita

Ilustrasi/RMOL- Erin

Bisnis

Kinerja APBN 2024 jadi Modal untuk Dukung Transisi Anggaran 2025

SABTU, 03 AGUSTUS 2024 | 08:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 menjadi modal yang kuat untuk mendukung transisi tahun anggaran 2025.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (2/8).

Ia menegaskan, optimistis kinerja APBN yang diperkirakan tetap terjaga sampai akhir tahun ini akan menjadi fondasi kuat untuk mendukung transisi yang solid di 2025.


APBN hingga triwulan II-2024 terjaga dengan defisit yang terkendali, yakni sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Keseimbangan primer masih mencetak surplus sebesar Rp162,7 triliun," katanya.

Ia memaparkan, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.320,7 triliun atau 47,1 persen dari target APBN 2024, terkontraksi 6,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sementara realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.028,0 triliun atau terkontraksi 7,0 persen yoy.

Menurutnya, pelemahan itu dipengaruhi oleh penurunan penerimaan pajak serta kepabeanan cukai karena moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi, serta terjadinya downtrading ke golongan rokok dengan tarif CHT yang lebih rendah.

Di sisi lain, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp288,4 triliun, terkontraksi 4,5 persen yoy, dipengaruhi oleh penurunan lifting migas serta moderasi harga mineral dan batu bara.

Sementara itu, realisasi belanja negara tumbuh 11,3 persen yoy menjadi Rp1.398,0 triliun. Peningkatan itu utamanya dipengaruhi oleh berbagai upaya mendorong agenda pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan tetap menjaga kesejahteraan rakyat.

Realisasi belanja negara meliputi realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen yoy dan realisasi transfer ke daerah yang mencapai Rp400,1 triliun atau tumbuh 9,9 persen yoy.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya