Berita

Ilustrasi/RMOL- Erin

Bisnis

Kinerja APBN 2024 jadi Modal untuk Dukung Transisi Anggaran 2025

SABTU, 03 AGUSTUS 2024 | 08:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 menjadi modal yang kuat untuk mendukung transisi tahun anggaran 2025.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (2/8).

Ia menegaskan, optimistis kinerja APBN yang diperkirakan tetap terjaga sampai akhir tahun ini akan menjadi fondasi kuat untuk mendukung transisi yang solid di 2025.


APBN hingga triwulan II-2024 terjaga dengan defisit yang terkendali, yakni sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Keseimbangan primer masih mencetak surplus sebesar Rp162,7 triliun," katanya.

Ia memaparkan, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.320,7 triliun atau 47,1 persen dari target APBN 2024, terkontraksi 6,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sementara realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.028,0 triliun atau terkontraksi 7,0 persen yoy.

Menurutnya, pelemahan itu dipengaruhi oleh penurunan penerimaan pajak serta kepabeanan cukai karena moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi, serta terjadinya downtrading ke golongan rokok dengan tarif CHT yang lebih rendah.

Di sisi lain, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp288,4 triliun, terkontraksi 4,5 persen yoy, dipengaruhi oleh penurunan lifting migas serta moderasi harga mineral dan batu bara.

Sementara itu, realisasi belanja negara tumbuh 11,3 persen yoy menjadi Rp1.398,0 triliun. Peningkatan itu utamanya dipengaruhi oleh berbagai upaya mendorong agenda pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan tetap menjaga kesejahteraan rakyat.

Realisasi belanja negara meliputi realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen yoy dan realisasi transfer ke daerah yang mencapai Rp400,1 triliun atau tumbuh 9,9 persen yoy.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya