Berita

Aksi unjuk rasa Aliansi Santri Gus Dur di depan kantor PBNU, Kramat Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8), menuntut Gus Yahya mundur dari jabatan Ketum PBNU/RMOL

Politik

Dukung Pansus Haji, Aliansi Santri Gus Dur Minta Ketum PBNU Tidak Pecah Belah Umat

JUMAT, 02 AGUSTUS 2024 | 18:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aliansi Santri Gus Dur menuntut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, untuk dipecat dari jabatannya.

Santri Gus Dur mengkritik keputusan Gus Yahya yang dianggap tidak adil terkait pemecatan kader NU yang mengunjungi Israel. Mereka menilai langkah ini tidak konsisten dengan tindakan Gus Yahya yang tidak menghadapi konsekuensi serupa.

"Gus Yahya harus memberikan teladan yang baik. Jika kader NU dipecat karena kunjungan ke Israel, seharusnya dia juga mundur dari posisinya," ujar perwakilan Aliansi Santri Gus Dur, Solihin, saat berunjuk rasa di depan kantor PBNU, Kramat Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8).


Selain itu, mereka menekankan pentingnya fokus pada isu-isu keumatan yang lebih mendesak, seperti pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji. 

Menurut Santri Gus Dur, isu ini lebih relevan dalam menciptakan keadilan bagi umat daripada terlibat dalam politik praktis dan mencampuri urusan rumah tangga pihak lain.

"Kami ada dari campuran kader PKB dan NU, tetapi yang terpenting kami adalah kader kultural. Kami menuntut agar Gus Yahya, yang mengaku sebagai kader ideologi Gus Dur, menunjukkan jati dirinya dengan jelas dan tidak melakukan manuver politik yang justru memecah belah umat," jelas Solihin.

Aksi di depan markas PBNU ini sempat memanas. Massa dilarang aparat kepolisian untuk mendekati markas PBNU. Akibatnya aksi dorong-dorongan pun tak terelakkan. 

Namun setelah bernegosiasi, akhirnya massa diizinkan untuk mendekati gedung PBNU untuk melakukan orasi. Mereka juga melantunkan salawat dan mendoakan Gus Yahya kembali ke jalan yang benar.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya