Berita

Aksi unjuk rasa Aliansi Santri Gus Dur di depan kantor PBNU, Kramat Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8), menuntut Gus Yahya mundur dari jabatan Ketum PBNU/RMOL

Politik

Dukung Pansus Haji, Aliansi Santri Gus Dur Minta Ketum PBNU Tidak Pecah Belah Umat

JUMAT, 02 AGUSTUS 2024 | 18:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aliansi Santri Gus Dur menuntut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, untuk dipecat dari jabatannya.

Santri Gus Dur mengkritik keputusan Gus Yahya yang dianggap tidak adil terkait pemecatan kader NU yang mengunjungi Israel. Mereka menilai langkah ini tidak konsisten dengan tindakan Gus Yahya yang tidak menghadapi konsekuensi serupa.

"Gus Yahya harus memberikan teladan yang baik. Jika kader NU dipecat karena kunjungan ke Israel, seharusnya dia juga mundur dari posisinya," ujar perwakilan Aliansi Santri Gus Dur, Solihin, saat berunjuk rasa di depan kantor PBNU, Kramat Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8).


Selain itu, mereka menekankan pentingnya fokus pada isu-isu keumatan yang lebih mendesak, seperti pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji. 

Menurut Santri Gus Dur, isu ini lebih relevan dalam menciptakan keadilan bagi umat daripada terlibat dalam politik praktis dan mencampuri urusan rumah tangga pihak lain.

"Kami ada dari campuran kader PKB dan NU, tetapi yang terpenting kami adalah kader kultural. Kami menuntut agar Gus Yahya, yang mengaku sebagai kader ideologi Gus Dur, menunjukkan jati dirinya dengan jelas dan tidak melakukan manuver politik yang justru memecah belah umat," jelas Solihin.

Aksi di depan markas PBNU ini sempat memanas. Massa dilarang aparat kepolisian untuk mendekati markas PBNU. Akibatnya aksi dorong-dorongan pun tak terelakkan. 

Namun setelah bernegosiasi, akhirnya massa diizinkan untuk mendekati gedung PBNU untuk melakukan orasi. Mereka juga melantunkan salawat dan mendoakan Gus Yahya kembali ke jalan yang benar.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

IPW Desak Transparansi Penegakan Hukum Kasus 1.048 Ton Udang Impor di Jatim

Minggu, 01 November 2026 | 01:50

Langkah Polisi Tangani Kasus Perusakan Warung Mi Babi Sukoharjo Diapresiasi Warga

Minggu, 01 November 2026 | 01:24

Polda Metro Siap Dikritik Buntut Penyelenggaraan Deklarasi Sumpah Pemuda 29 Oktober

Minggu, 01 November 2026 | 00:43

Ramai Logo Muncul di TIME100 Next Gala, Danantara Bantah Bayar Dana Sponsorship

Minggu, 01 November 2026 | 00:16

Pengurus Baru SAPMA PP DKI Jakarta Siap Berkolaborasi dengan Pemprov

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23:47

Polisi Tangkap Pelaku Penembakan di Kampung Ambon, Ini Motifnya

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23:17

Winda Marfita Pastikan Tak Terlibat Kasus Investasi PT MBS yang Dilaporkan Nur Istianti

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:57

Asrul Haruna Terpilih Sebagai Koorpresnas BEM PTMA Indonesia

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:43

Rembuk Pemuda Himpun Aspirasi dari 29 Provinsi, Kukuhkan DPP Pertama

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:32

PPP Maluku Tolak Pemberhentian Agus Suparmanto-Taj Yasin

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 21:44

Selengkapnya