Berita

Aksi unjuk rasa Aliansi Santri Gus Dur di depan kantor PBNU, Kramat Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8), menuntut Gus Yahya mundur dari jabatan Ketum PBNU/RMOL

Politik

Dukung Pansus Haji, Aliansi Santri Gus Dur Minta Ketum PBNU Tidak Pecah Belah Umat

JUMAT, 02 AGUSTUS 2024 | 18:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aliansi Santri Gus Dur menuntut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, untuk dipecat dari jabatannya.

Santri Gus Dur mengkritik keputusan Gus Yahya yang dianggap tidak adil terkait pemecatan kader NU yang mengunjungi Israel. Mereka menilai langkah ini tidak konsisten dengan tindakan Gus Yahya yang tidak menghadapi konsekuensi serupa.

"Gus Yahya harus memberikan teladan yang baik. Jika kader NU dipecat karena kunjungan ke Israel, seharusnya dia juga mundur dari posisinya," ujar perwakilan Aliansi Santri Gus Dur, Solihin, saat berunjuk rasa di depan kantor PBNU, Kramat Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8).


Selain itu, mereka menekankan pentingnya fokus pada isu-isu keumatan yang lebih mendesak, seperti pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji. 

Menurut Santri Gus Dur, isu ini lebih relevan dalam menciptakan keadilan bagi umat daripada terlibat dalam politik praktis dan mencampuri urusan rumah tangga pihak lain.

"Kami ada dari campuran kader PKB dan NU, tetapi yang terpenting kami adalah kader kultural. Kami menuntut agar Gus Yahya, yang mengaku sebagai kader ideologi Gus Dur, menunjukkan jati dirinya dengan jelas dan tidak melakukan manuver politik yang justru memecah belah umat," jelas Solihin.

Aksi di depan markas PBNU ini sempat memanas. Massa dilarang aparat kepolisian untuk mendekati markas PBNU. Akibatnya aksi dorong-dorongan pun tak terelakkan. 

Namun setelah bernegosiasi, akhirnya massa diizinkan untuk mendekati gedung PBNU untuk melakukan orasi. Mereka juga melantunkan salawat dan mendoakan Gus Yahya kembali ke jalan yang benar.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya