Berita

Aksi unjuk rasa Aliansi Santri Gus Dur di depan kantor PBNU, Kramat Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8), menuntut Gus Yahya mundur dari jabatan Ketum PBNU/RMOL

Politik

Dukung Pansus Haji, Aliansi Santri Gus Dur Minta Ketum PBNU Tidak Pecah Belah Umat

JUMAT, 02 AGUSTUS 2024 | 18:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aliansi Santri Gus Dur menuntut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, untuk dipecat dari jabatannya.

Santri Gus Dur mengkritik keputusan Gus Yahya yang dianggap tidak adil terkait pemecatan kader NU yang mengunjungi Israel. Mereka menilai langkah ini tidak konsisten dengan tindakan Gus Yahya yang tidak menghadapi konsekuensi serupa.

"Gus Yahya harus memberikan teladan yang baik. Jika kader NU dipecat karena kunjungan ke Israel, seharusnya dia juga mundur dari posisinya," ujar perwakilan Aliansi Santri Gus Dur, Solihin, saat berunjuk rasa di depan kantor PBNU, Kramat Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8).


Selain itu, mereka menekankan pentingnya fokus pada isu-isu keumatan yang lebih mendesak, seperti pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji. 

Menurut Santri Gus Dur, isu ini lebih relevan dalam menciptakan keadilan bagi umat daripada terlibat dalam politik praktis dan mencampuri urusan rumah tangga pihak lain.

"Kami ada dari campuran kader PKB dan NU, tetapi yang terpenting kami adalah kader kultural. Kami menuntut agar Gus Yahya, yang mengaku sebagai kader ideologi Gus Dur, menunjukkan jati dirinya dengan jelas dan tidak melakukan manuver politik yang justru memecah belah umat," jelas Solihin.

Aksi di depan markas PBNU ini sempat memanas. Massa dilarang aparat kepolisian untuk mendekati markas PBNU. Akibatnya aksi dorong-dorongan pun tak terelakkan. 

Namun setelah bernegosiasi, akhirnya massa diizinkan untuk mendekati gedung PBNU untuk melakukan orasi. Mereka juga melantunkan salawat dan mendoakan Gus Yahya kembali ke jalan yang benar.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya