Berita

Ilustrasi Foto/Ist

Presisi

Kamtibmas Efektif Jika Kepolisian Berada di Bawah Kemendagri

JUMAT, 02 AGUSTUS 2024 | 06:20 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Polemik mengenai posisi kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengemuka di tengah pembahasan revisi UU Polri saat ini.

Wacana ini pernah menghangat di era Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Kini wacana itu kembali diusulkan oleh peneliti kajian kepolisian  Dr. Abdul Haris Fatgehipon, saat merespons bergulirnya isu transformasi Polri menjadi institusi super power di negeri ini serta efektivitas keamanan nasional.
   

   
“Polri berada di bawah Kemendagri adalah sesuatu yang tepat untuk menjaga stabilitas keamanan nasional saat ini. Polri yang berada di bawah Presiden menyebabkan kepala daerah sulit bertindak cepat dalam penanganan berbagai kasus konflik sosial, kerusuhan, dan kriminalitas, sebab Mendagri, Pemda tidak punya kewenangan dalam bidang keamanan,” kata Abdul Haris dalam keterangan kepada RMOL, Jumat (2/8). 

Menurut dia, seorang gubernur atau bupati harus membutuhkan waktu dalam berkoordinasi dengan kepolisian untuk meminta bantuan pengaman apabila terjadi kasus, kerusuhan, konflik sosial dan huru hara di daerahnya.

Abdul Haris pun menjelaskan bahwa fungsi polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada awal kemerdekaan, polisi berada di bawah Departemen Dalam Negeri saat itu.

“Keberadaan Polisi Pamong Praja kurang memiliki peran yang kuat, karena adanya Polri yang langsung berada di bawah presiden. Polisi Pamong Praja kadang berada pada posisi yang dilema saat melakukan operasi penegakan perda, penegakan ketertiban masyarakat, karena beririsan dengan kewenangan kepolisian, (sehingga) terjadi overlapping,” jelasnya.

Menurut Alumni Security Studies Universitas Kebangsaan Malaysia itu, alasan utama kepolisian berada di bawah Kemendagri agar lebih efektif dalam menjalankan tugas fungsinya dalam menjalankan peran keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

“Polisi dapat mendukung pemerintah daerah dalam bidang keamanan dan ketertiban yang saat ini banyak muncul kerawanan sosial, tindakan kriminal di berbagai daerah provinsi dan kabupaten kota,” jelasnya lagi. 

“Polisi yang berada dibawah mendagri sangat efektif dalam menciptakan keamanan di daerah. Kita sangat prihatin banyak daerah di Indonesia memiliki tingkat kerawanan sosial tinggi, seperti Yogyakarta," tegas Abdul Haris. 

Pasalnya, sambaung dia, Yogyakarta yang mendapat julukan kota pendidikan, saat ini sering terjadi kasus kriminal klitih yang menimbulkan korban jiwa. 

“Sulit diterima dengan akal sehat, Yogyakarta yang memiliki jumlah aparat kepolisian yang memadai, tetapi tidak bisa mengatasi berbagai kasus klitih. Pemda mengalami kesulitan dalam menciptakan keamanan di daerah yang dapat melindungi masyarakat,“ ungkap dia.

“Penempatan Kepolisian di bawah Kemendagri, sangat membantu pemda, terutama pemda yang wilayahnya berada di zona konflik seperti papua, dalam menjaga, menciptakan kondisi keamanan yang kondusif,” pungkas Abdul Haris.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya