Berita

Ketua Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil/RMOLAceh.

Politik

Koalisi NGO HAM Desak KIP Masukkan Tiga Isu Krusial dalam Debat Cagub Aceh

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 21:34 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Koalisi NGO HAM Aceh meminta agar Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memasukkan isu (topik bahasan) terkait lingkungan, perlindungan perempuan dan anak, serta kebebasan beragama ke dalam debat Calon Gubernur (Cagub) Aceh. Mereka ingin calon pemimpin Aceh berkomitmen terkait tiga hal tersebut.

“Hasil Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) kali ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Aceh, terutama dalam isu keberagaman, lingkungan hidup, dan perlindungan perempuan serta anak,” ujar Ketua Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLAceh, Kamis (1/8).

Menurut Khairil, meskipun pendaftaran Cagub Aceh belum berlangsung, namun diskusi awal mengenai isu-isu krusial yang dihadapi Aceh sudah mulai hangat. Hal ini menunjukkan kesadaran kolektif akan pentingnya mengawal proses pemilihan kepala daerah agar fokus pada solusi atas permasalahan yang mendesak.


"Salah satu isu yang tak bisa dihindari adalah isu lingkungan. Contohnya, saat terjadi kekeringan, kita melihat betapa rentannya masyarakat Aceh terhadap bencana alam," ujarnya.

Menurut Khairil, alasan isu lingkungan dan toleransi juga menjadi sorotan, sebab hal tersebut saling terkait dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Aceh.

"Lima tahun ke depan bukan waktu yang singkat. Selama periode tersebut, Calon gubernur akan terus berhadapan dengan isu lingkungan, kekerasan, dan intoleransi. Kita perlu memastikan bahwa mereka memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah ini,” ujarnya. 

Khairil juga mengungkapkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menyerahkan sejumlah dokumen terkait komitmen (tiga isu tersebut) kepada partai politik dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

"Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi para calon dalam menyusun visi dan misi mereka," ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya kesepakatan awal tersebut, diharapkan proses pemilihan Gubernur Aceh dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk membangun Aceh yang lebih baik.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya