Berita

Ilustrasi Foto/RMOL

Bawaslu

Penyediaan Logistik Pilkada 2024 Rawan Pelanggaran

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 19:33 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penyediaan logistik pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi salah satu yang disorot Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Anggota Bawaslu Republik Indonesia (RI), Herwyn JH Malonda mengungkapkan, terdapat dua catatan yang disorot Bawaslu terkait tata kelola pengadaan logistik pada Pilkada Serentak 2024.

Dia menyebutkan potensi permasalahan pertama adalah soal lokasi percetakan dan kedua terkait dengan distribusi logistiknya.

"Koordinasi sangat diperlukan oleh KPU, salah satunya soal penentuan di mana tempat percetakannya, jangan sampai lokasi percetakan sangat jauh dengan lokasi KPU itu berada," ujar Herwyn dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Kamis (1/8).

Selain itu, terkait dengan distribusi logistik idealnya satu hari sebelum pemungutan surat suara telah tersalurkan. Lanjut Herwyn, hal itu akan berpengaruh pada proses pemungutan suara.

"Nah, ada beberapa tempat yang memang itu yang menjadi masalah," tegasnya.

Menurut dia, persoalan logistik yang menjadi salah satu kerja KPU pernah terjadi pada pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2024 kemarin.

"PSU di Sumatera Barat untuk DPD di Pulau Mentawai, ditunda pemungutan suaranya karena logistik yang terlambat yang biasanya biasanya diakibatkan dengan cuaca dan ketidaktepatan memilih moda transportasi distribusi," urainya.

Selain itu, Herwyn juga menjelaskan pada Pemilu 2024 lalu juga ditemukan distribusi logistik tahap pertama, baik terkait distribusi surat suara hingga formulir-formulir.

"Memang ada yang belum diterima pada saat pemungutan suara ataupun surat suara tertukar, ini juga menjadi masalah. Akibatnya, ada beberapa TPS, pemungutan suara tertunda jamnya," jelasnya.

"Juga terkait dengan distribusi formulir penghitungan bisa mengakibatkan tertunda penghitungan suaranya," sambung Herwyn.

Oleh karena itu, mantan Ketua Bawaslu Sulawesi Utara tersebut berharap KPU dapat mencegah persoalan-persoalan tata kelola pengadaan logistik pada Pemilu Serentak 2024 kemarin agar tidak terulang di Pilkada Serentak 2024 mendatang.

"Mudah-mudahan manajemennya berkaca pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2024. Sebab, pemilihan serentak ini mengulang dari Pemilu serentak 2024 silam," ucap Herwyn.

"Yang berbeda adalah siapa pengelolanya teknisnya. Kalau yang kemarin KPU RI mengelola langsung, sekarang KPU daerah masing-masing," pungkasnya.

Populer

Permainan Jokowi Terbaca Prabowo dan Megawati

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:01

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

Selasa, 25 Februari 2025 | 08:02

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tak Patuhi Instruksi Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 03:26

UPDATE

Irwasum Polri Pimpin Panen Jagung Serentak di Madiun

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:40

Alex Indra Minta Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Pangan di Ramadan dan Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:37

Pemerintah dan Pertamina Jamin Stok Elpiji Aman Jelang Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:34

Cak Imin Ceramahi Mendes Yandri: Hati-Hati jadi Pejabat

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:24

Kelompok Ini Berhak Dapat Layanan Transportasi Gratis di Jakarta

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:23

Satgas Damai Cartenz Buru Enam Napi Lapas Wamena yang Kabur

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:08

Cagub Papua Mathius Fakhiri: Keadilan Akhirnya Datang Juga

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:07

PKS Siapkan Berbagai Program Sosial Selama Ramadan

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:47

KWI Anugerahi Penghargaan Tujuh Organisasi Lintas Iman

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

DPR Ditagih Selesaikan RUU Pemilu

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

Selengkapnya